Jokowi: Kata Pak Anies, Kerugian Macet di Ibu Kota Capai Rp100 Triliun
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Presiden Joko Widodo meminta, integrasi transportasi terutama di wilayah Jabodetabek, dilakukan secepatnya. Mengingat, angka kerugian akibat ini, semakin meningkat.Â
Itu dikatakan Presiden, saat membuka rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, kompleks Istana Jakarta. Dalam ratas sebelumnya, masalah ini juga pernah disinggung dan dinahkodai Wapres Jusuf Kalla untuk mengatasinya.Â
"Proses perintegrasian ini tidak bisa ditunda-tunda lagi. Karena, seperti yang pernah saya sampaikan kemacetan yang terjadi di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, sudah menimbulkan kerugian yang sangat besar bukan per tahun, tetapi sudah berpuluh tahun," jelas Jokowi, Selasa 19 Maret 2019.
Jokowi mengutip hasil studi dari Bappenas, bahwa kerugian mencapai Rp65 triliun. Namun, angka itu, bahkan menurut informasi yang diperolehnya, melonjak tajam.Â
"Bahkan Pak Wapres, pak Gubernur (Anies Baswedan) menyampaikan angka sampai Rp100 triliun. Itu jumlah yang sangat besar, sehingga perlu segera diselesaikan," jelasnya.Â
Maka mengintegrasikan transportasi umum di Jabodetabek, sudah mendesak dilakukan. Jokowi pun meminta, agar tidak ada lagi muncul ego sektoral.Â
"Ego kementerian, ego daerah, saya kira semuanya yang ada adalah kepentingan nasional," ucapnya.Â
Setidaknya, ada dua moda lagi yang kini sudah akan bisa digunakan. Yakni Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT). Jokowi berharap, kehadiran moda ini nantinya juga akan berkesinambungan dengan yang sudah ada seperti TransJakarta hingga KRL.Â
"Saya meyakini, langkah tersebut akan mengurangi kemacetan di Jabodetabek dan kita harapkan selesainya nanti MRT, LRT serta yang lainnya rakyat akan mendapatkan sebuah layanan transportasi massal yang nyaman aman dan yang lebih baik," jelas mantan Gubernur DKI itu. (asp)
Anies Baswedan Jenguk Tom Lembong di Rutan, Bawakan Buku Berjudul ‘Revolusi’
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi Tom Lembong di tahanan pada Jum'at, 3 Januari 2025.
