Ma'ruf: Paham HTI Bukan Ditolak, Tapi Tertolak 

VIVA – Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa berdirinya Indonesia atas kesepakatan bersama. Ia menilai paham Hizbut Tahrir Indonesia yang ingin mendririkan sistem pemerintahan khilafah jelas tertolak.

"Kenapa HTI itu ditolak? Saya bilang bukan ditolak, tapi tertolak. Beda itu. Kalau ditolak itu bisa masuk, cuma ditolak. Kalau tertolak itu memang ndak bisa masuk karena dia membawa sistem yang tidak sesuai dengan kesepakatan," kata Ma'ruf di kediamannya di Jalan Situbondo Jakarta, Jumat 8 Maret 2019.

Ma'ruf menegaskan, dasar negara yang jadi pegangan yakni Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Sehingga dari kesepakatan, itu tertuang semua unsur agama yang diakui negara dapat hidup berdampingan. 

"Dia (HTI) bawa khilafah. Khilafah itu menyalahi kesepakatan. Maka otomatis tertolak, bahasa agamanya menyalahi kesepakatan," ujar Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu. 

Ma'ruf memandang, pendekatan oleh pemerintah melarang HTI karena juga atas usulan sejumlah pihak termasuk ulama di dalamnya. Pembubaran juga dilakukan dengan menggunakan Undang Undang sehingga ke depannya eks anggota atau pengikut organisasi tersebut dapat dirangkul dan disarankan bergabung dengan kelompok lain yang tidak bertentangan dengan dasar negara. 

"Kita tidak ingin negara Indonesia tercabik-cabik. Makanya saya mau mendampingi Pak Jokowi untuk mengawal ini, di samping membangun kesejahteraan," katanya. (ren)
 

Guru Besar UMJ Ingatkan Gerakan Pro-Khilafah Masih Eksis di RI dengan Modus Baru

Guru Besar Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Jakarta mengingatkan kepada seluruh pihak bahwa pergerakan kelompok pro-khilafah masih tetap eksis di Indonesia.

VIVA.co.id

29 Februari 2024