Politikus Gerindra Tuding Polisi Arahkan Pemilih ke Jokowi-Ma'ruf

Ilustrasi pemilu.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi

VIVA – Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra yang kini mencalonkan sebagai calon anggota legislatif DPR RI dapil Bogor, Mulyadi, mengaku mendapat laporan dari tim suksesnya terkait dugaan adanya ajakan pihak aparatur Polri mengarahkan untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Maruf Amin.

Pemilu 2024 Lebih Teduh Dibanding 2019

"Dari tim saya bukti lengkap ya. Tapi saya tidak mau ekspose dahulu. Saya menyampaikan itu karena ada bukti itu saja, " kata Mulyadi kepada VIVA, Kamis, 7 Maret 2019.

Mulyadi menjelaskan, temuan ini didapatkan tim kampanye Gerindra soal kapolsek di salah satu kecamatan di daerah pemilihannya. Temuan ini, kata dia, perlu disampaikan agar menjadi pengingat bahwa institusi Polri, TNI, dan pejabat daerah milik rakyat yang sudah disumpah secara moral dan aturan, harus berdiri netral di semua masyarakat.

AROPI: Dibanding Musim Pemilu 2019, Tingkat Kepercayaan Terhadap Lembaga Survei Naik 7,6%

"Saya sebenarnya ingin mengingatkan kepada pihak aparatur pemerintah negara. Mereka harus mengedepankan aturan main dan moralnya. Dalam aturan kepala daerah juga dilarang berkampannye di luar cuti, misalnya, yang sifatnya terselubung. Sedangkan aparat harus menjadi wasit yang baik," katanya.

Pemilu, kata Mulyadi, adalah proses demokrasi yang wajib dihormati aparatur negara agar bersikap netral. Artinya, dalam menjalankan tugasnya tidak memengaruhi masyarakat dalam memilih menentukan calon pemimpinnya.

Cerita Prabowo Subianto Bisa Bersatu Dengan Muzakir Manaf, Tokoh GAM yang Dulu Dia Cari

"Ini sudah diatur dan dilindungi oleh konstitusi, maka hormati itu. Dan Kepolisian, TNI, kepala daerah harus menjalankan amanah undang-undang di antarannya melayani masyarakat, jangan ada keberpihakan," kata Mulyadi.

Selain itu, Mulyadi mengatakan, secara moral aparat harus memberikan contoh bahwa kegiatan demokrasi pemilu sesuatu yang positif. Proses ini harus berjalan berintegritas secara damai, jujur, dan adil.

"Mereka harus mengedepankan secara moral, kalau ada yang terindikasi tidak menghormati pilihan masyarakat ya sekarang kembalikan ke masyarakat. Karakternya seperti apa pemimpin-pemimpin ini," katanya. 

"Sesuai aturan main, kalau ada indikasi ya lakukan upaya preventif supaya segera dikedepankan. Ini malah diam saja atau tidak proaktif," lanjut dia. (ase)

Mantan Calon Legislatif (Caleg) anggota DPR RI tahun 2019 di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar), Alexsius Akim di KPK

Blak-blakan Eks Caleg PDIP dari Kalimantan Barat Usai Diperiksa KPK Kasus Harun Masiku

Alexsius Akim, telah rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus korupsi Harun Masiku. Ia mengaku telah menjelaskan semua kepada penyidik dalam kasus tersebut

img_title
VIVA.co.id
5 Agustus 2024