Pemerintah Diminta Setop Subsidi LRT Palembang pada 2020
- ANTARA FOTO/Zabur Karuru
VIVA – Pemerintah pusat diminta agar tidak terlalu lama menyuntikkan dana subsidi terhadap operasional Light Rail Transit atau LRT Palembang. Komisi V DPR RI menegaskan agar subsidi dihentikan pada 2020.
"Subsidi untuk LRT kami minta agar disetop pada 2020. Selanjutnya subsidi bisa dialihkan melalui dana APBD, baik itu dari provinsi (Sumatera Selatan) maupun kota (Palembang)," kata anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, di Palembang, Rabu 6 Maret 2019.
Bambang menjelaskan, pengalihan subsidi kepada pemerintah daerah karena pembangunan proyek LRT dinilai grasa-grusu. Dia menyebut, pembangunan LRT dilakukan tanpa adanya penelitian dari Litbang Perhubungan dan Badan Perencanaan.
Tidak heran, LRT yang sebelumnya dibangun untuk dijadikan sarana transportasi pilihan utama masyarakat, saat ini hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu, karena tidak semua rute bisa diakses.
"Kalau dilihat LRT ini hanya melalui jalur-jalur tertentu, tidak menyentuh masyarakat bawah. Mulai dari bandara, rute lainnya melewati mal punya perusahaan swasta. Jadi terkesan LRT ini pembangunannya bisa diintervensi pihak swasta," ujarnya.
Karena alasan ini lah, kata Bambang, Badan Anggaran Komisi V DPR RI akan menolak pengajuan subsidi LRT untuk tahun 2020. Apalagi setelah grace period-nya selesai, anggaran subsidi LRT ini akan semakin besar.
"Kita harus membayar angsuran dan bunga ke CDB (China Development Bank) karena sebagian besar pinjaman untuk LRT kita pinjam ke sana," ungkap anggota Badan Anggaran DPR RI itu.
Dengan bunga 4,7 persen dari total pinjaman Rp10,9 triliun, maka setiap bulan bunga yang harus dibayar Rp45 miliar ditambah angsuran per bulan Rp45 miliar. "Jadi dalam sebulan biaya yang harus dikeluarkan untuk LRT sekitar Rp100 miliar ditambah dengan biaya operasional, listrik dan lainnya," terangnya.
"Kalau yang subsidi LRT adalah APBN, jadi semua masyarakat Indonesia ikut terbebani membayarkan subsidi. Padahal yang menikmatinya hanya masyarakat Palembang, jadi ini jelas tidak adil. Untuk itu mulai tahun 2020 siap-siap masyarakat Palembang harus menanggung subsidi LRT ini," katanya.
Kemenhub Perkenalkan Buy The Service yang Dicoba untuk LRT Palembang
Buy The Service sebagai bentuk bantuan kepada lima kota di Indonesia.
