Pemerintah Diminta Bedakan Warna E-KTP untuk WNA

Kabar e-KTP warga China ternyata yang benar warga Cianjur.
Sumber :
  • Istimewa/Viryan Aziz

VIVA – Anggota Komisi II DPR RI, Firman Soebagyo, mendesak pemerintah untuk segera membuat regulasi yang mengatur tentang pewarnaan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP, bagi warga negara asing.

Anggota DPR Agun Gunandjar Diperiksa KPK untuk Tersangka Baru Kasus Korupsi e-KTP

Firman menegaskan, sebenarnya e-KTP untuk WNA itu sudah sesuai dengan pasal 63 dan 64 Undang-Undang No. 24/2013 Tentang Administrasi Kependudukan, namun memang harus lebih diperjelas lagi melalui pembedaan warna e-KTP secara fisik.

"Jadi sebenarnya aturan tentang itu memang sudah ada. Karena undang-undangnya memang dibuat (dari pemerintahan sebelumnya), bukan dari rezim Pak Jokowi," kata Firman dalam diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu 2 Maret 2019.

Miryam S Haryani Ternyata Sudah Dicegah ke Luar Negeri Sejak Juli Terkait Kasus Korupsi E-KTP

Firman menjelaskan, Undang-undang No. 24/2013 itu telah mengamanatkan bahwa WNI maupun WNA yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki e-KTP.

Dia juga menegaskan, aturan semacam itu memang sangat lumrah, demi mewujudkan azas tertib administrasi bagi pendataan penduduk maupun bagi warga negara asing yang ada di Indonesia.

KPK Periksa Miryam S Haryani soal Kasus Dugaan Korupsi e-KTP

"Jadi tujuannya memang untuk mendata orang asing, dan itu adalah hal yang lazim. Karena di negara mana pun juga melakukan hal yang sama (KTP beda warna) demi kepentingan pendataan," kata Firman.

Meski demikian, Firman mengakui bahwa Undang-undang mengenai administrasi kependukan itu memang masih memiliki kekurangan, sehingga harus lebih disempurnakan lagi.

Terutama, mengenai belum diaturnya perbedaan warna e-KTP untuk WNI maupun WNA, sehingga dirinya mendesak pemerintah untuk segera membuat aturan turunan terkait hal tersebut.

"Karena kalau kita, lihat di beberapa negara itu, di sana ada perbedaan yang signifikan tentang adanya pewarnaan kartu identitas," ujarnya.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di KPK

Anggota DPR Agun Gunandjar Diperiksa untuk Tersangka Baru Kasus e-KTP, Ini Kata KPK

Anggota DPR RI, Agun Gunandjar mengaku diperiksa menjadi saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan dua tersangka baru dalam kasus korupsi e-KTP. Namun.

img_title
VIVA.co.id
19 November 2024