Tanggap Darurat Solok Selatan 14 Hari, Warga Butuh Tenda dan Logistik
- VIVA/Andri Mardiansyah
VIVA – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat menetapkan masa tanggap darurat gempa bumi berkekuatan 5,6 SR. Gempa terjadi dipicu oleh adanya aktivitas Zona Sesar Sumatera (Sumatera Fault Zone) tepatnya pada pertemuan segmen Suliti-Siulak, Kamis 28 Februari 2019.
Wakil Bupati Solok Selatan, Abdul Rahman mengatakan, 14 hari masa tanggap darurat itu ditetapkan mengingat dampak kerusakan yang timbul akibat lindu ini, cukup besar.
“Masa tanggap darurat selama 14 hari. Banyak rumah warga yang rusak. Pemerintah harus bisa menjamin penampungan yang layak, serta ketersediaan logistik,” kata Abdul Rahman, Kamis 28 Februari 2019.
Rahmat menegaskan, pasca gempa bumi ini, selain melakukan penanganan terhadap para korban pihaknya juga akan tetap melakukan pendataan. Tim yang ada saat ini kata Abdul, nanti akan dibagi untuk menjangkau kantong-kantong konsentrasi tempat tinggal masyarakat.
Sementara Kepala Pelaksana BPBD Solok Selatan Johny Hasan Basri menyatakan, berdasarkan data terbaru, sebanyak 398 rumah warga mengalami kerusakan. 95 di antaranya rusak berat. Selain itu, gempa juga merusak 14 unit fasilitas umum berupa, tempat ibadah, kesehatan dan sekolah. Sebanyak 55 warga mengalami luka-luka. Para korban, sebagian dirawat di Puskesmas Mercu dan Puskesmas Abai.
Abdul Rahman menyebutkan, kebutuhan mendesak bagi para korban yakni tenda darurat dan logistik siap saji.
Menurut Abdul Rahman, hingga saat ini banyak warga yang terdampak tidak mau tinggal di rumahnya lantaran merasa trauma. Bahkan banyak warga yang ingin ditempatkan di tempat penampungan. Oleh sebab itu, tenda-tenda darurat sangat dibutuhkan saat ini.
Di samping itu, logistik siap saji juga merupakan kebutuhan yang sangat mendesak karena alat dapur tidak berfungsi lantaran hancur.
“Yang mendesak saat ini adalah tenda-tenda darurat, tempat penampungan sementara, karena tidak semua masyarakat ini, mau tinggal di rumahnya karena trauma."
Diduga Ada Bekingan, Kompolnas Tuntut Polda Sumbar dan Polres Solok Selatan Buntut Polisi Tembak Polisi
Diduga ada bekingan polisi, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI menegaskan Polda Sumatera Barat bersama Polres Solok Selatan harus usut tuntas kasus tambang ilegal.
