Bansos 'Belum Optimal', Mengapa Jokowi Kembali Janjikan Kartu Sakti?

Namun pemerintah menganggap persoalan ini dapat tuntas jika masyarakat secara aktif melibatkan diri dalam implementasi program bantuan sosial.

Pemerintah mengklaim menyediakan ruang pendaftaran dan pelaporan untuk warga miskin yang belum terjamah tiga kartu sakti Jokowi.

Hal itu diutarakan Deputi Koordinasi Pendidikan dan Agama di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agus Sartono.

"Untuk KIP, ada mekanisme di komite sekolah dan musyawarah desa. Seorang anak dapat terdeteksi kalau dia berasal dari keluarga tidak mampu.

"Pemerintah mengundang partisipasi masyarakat. Sebaliknya kalau ada yang dapat tapi seharusnya tidak, itu juga bisa dikoreksi," kata Agus.

Walau dianggap terbukti menutup lubang pengeluaran masyarakat ekonomi lemah, distribusi dan pencairan dana tiga kartu sakti Jokowi disebut juga bermasalah.

Peneliti ICW, Lais Abid, mengatakan, di sejumlah daerah kartu ini tidak dipegang langsung oleh si penerima manfaat, tapi pihak ketiga, antara lain pengurus sekolah atau pejabat.