Bansos 'Belum Optimal', Mengapa Jokowi Kembali Janjikan Kartu Sakti?

Implementasi tiga `kartu sakti` yang diterbitkan Presiden Joko Widodo pada 2014 dalam program bantuan sosial bidang pendidikan hingga kesehatan dinilai masih bermasalah. Namun Jokowi kini kembali menjanjikan tiga kartu sakti baru. Persoalan teknis di lapangan dianggap tak sepatutnya menghambat bantuan sosial untuk masyarakat kelas bawah.

Setelah memenangkan Pilpres 2014, Jokowi menerbitkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Pada Minggu (24/2) lalu – dua bulan menjelang Pilpres 2019 – Jokowi mengkampanyekan tiga kartu baru, yaitu KIP Kuliah, Kartu Pra-kerja, dan Kartu Sembako Murah.

Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Lais Abid, Jokowi semestinya lebih dulu memperbaiki tata kelola pelaksanaan program jaminan sosial yang telah berjalan. Jika hanya berfokus menggulirkan program baru, kata Lais, pemerintah justru memperpanjang daftar persoalan.

"Sepanjang implementasi program lama tidak efektif, tidak afdol pemerintah menambah program baru. Itu akan menimbulkan masalah baru karena program lama belum maksimal," ujarnya saat dihubungi, Selasa (26/02).

Kajian ICW terhadap KIP tahun 2018 menyebut 41,9% anak dari keluarga tidak mampu di Medan, Yogyakarta, Blitar, dan Kupang belum menerima KIP.

Selain karena minim sosialisasi, pemerintah disebut menggunakan data penduduk miskin yang tidak akurat.