Laporan Tahunan MA, Jokowi Singgung Hukum RI Bisa Dibeli
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA – Presiden Joko Widodo menyinggung masalah mafia hukum yang kerap menjangkiti peradilan Indonesia. Juga, persoalan hukum yang bisa diperjualbelikan.
Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi, dalam pidato laporan tahunan Mahkamah Agung (MA), yang dilaksanakan di Jakarta Convention Center, Rabu 27 Februari 2019.
"Sebelumnya, banyak yang beranggapan bahwa hukum dan keadilan di Indonesia bisa diperjualbelikan. Banyak yang beranggapan bahwa peradilan perdata mahal, lama, rumit, dan sulit dieksekusi. Banyak yang beranggapan bahwa yang berkuasa adalah mafia kasus, mafia peradilan," kata Jokowi, dalam sambutannya.
Tidak hanya itu, banyak masyarakat juga yang beranggapan bahwa mereka sulit menemukan keadilan di ruang-ruang pengadilan. Namun, anggapan itu menurutnya, bisa dihilangkan. Kepala Negara yakin, anggapan negatif itu bisa diatasi.
"Tapi saya yakin bahwa dengan perbaikan, dengan pembaharuan, dengan reformasi, dengan sistem peradilan Indonesia yang dilakukan secara konsisten oleh MA, semua anggapan negatif tersebut akan mulai berubah. Sampai pada titik, ketika rakyat merasakan secara nyata bahwa keadilan dapat terwujud di ruang pengadilan," jelas mantan Gubernur DKI itu.
Dengan transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan MA saat ini, Jokowi mengatakan, sudah sangat baik dan perlu untuk ditingkatkan. Transparansi, juga mengajarkan introspeksi dari dalam internal peradilan, sehingga perubahan-perubahan itu bisa dirasakan oleh masyarakat bahwa keadilan betul-betul hadir semakin nyata.
Jokowi menegaskan, ia sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara, mendukung langkah-langkah perubahan yang dilakukan untuk lingkungan peradilan Indonesia di bawah MA.
"Saya sebagai Kepala Negara, sekaligus Kepala Pemerintahan, berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada MA, untuk melakukan perbaikan, pembaharuan sistem peradilan. Saya percaya, dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, MA dan seluruh lembaga terkait maka kita akan segera mewujudkan cita-cita negara hukum," jelas Jokowi. (asp)
Pakar Hukum Soroti Calon Kepala Daerah Sudah Dua Periode Maju di Pilkada 2024
Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menyoroti soal pencalonan petahana Bupati Kutai Kertanegara, yang dianggap sudah dua periode. Sehingga, kata dia, calon petahana.
