BPN: Pemerintah Harus Buka Jumlah TKA yang Punya E-KTP
- Istimewa
VIVA – Juru Kampanye Nasional Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Nizar Zahro menilai, adanya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang memiliki KTP elektronik atau  e-KTP jelas mengancam kedaulatan politik dalam pesta demokrasi pemilu tahun 2019.
Nizar menyebutkan, TKA itu bisa saja dimobilisasi untuk kepentingan politik calon presiden tertentu.
 "Ini jelas mengancam kedaulatan politik dalam pesta demokrasi (Pemilu 2019). Mereka bisa dimobilisasi untuk kepentingan politik capres tertentu.," kata Nizar saat dihubungi VIVA, Selasa 26 Februari 2019.
Karena itu, menurut Nizar perlu adanya transparansi soal jumlah TKA di Indonesia. Juga berapa jumlah e-KTP yang sudah diterbitkan oleh pemerintah.
"Perlu ada transparansi terjadap jumlah TKA di Indonesia dan berapa e-KTP yang sudah diterbitkan oleh pemerintah untuk para TKA ini. Dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan harus membuka data jumlah TKA," ucap dia.
"Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, harus dibuka ke publik. Demikian pula Kemendagri juga harus memberikan data pada publik jumlah TKA yang sudah memiliki e-KTP," kata dia.
Nizar khawatir, ditemukannya TKA yang memiliki e-KTP adalah upaya untuk memobilisasi agar mereka tercatat memiliki hak pilih.Â
"Kami khawatir ditemukannya TKA yang memiliki KTP tersebut adalah upaya untuk memobilisasi agar mereka tercatat memiliki hak pilih. Lalu diarahkan untuk mencoblos capres-cawapres tertentu," ucap Politisi Gerindra ini.
"Kekhawatiran ini semakin bertambah lantaran pemerintah yang ada sekarang nampak berusaha melindungi legalitas pendatang asing itu dengan segala dalih yang tidak masuk akal. Jelas ini merupakan kebijakan berbahaya bagi-bagi Indonesia," ucap dia.
Nizar menegaskan, ternyata tidak hanya barang-barang saja yang Impor, namun tenaga kerja juga impor. Bahkan pemilih pun juga impor.
"Jadi ternyata tidak hanya barang barang saja yang impor. Tapi tenaga kerja juga impor. Bahkan pemilih pun juga impor. Tak heran bila Presidennya saat ini lebih pro asing dibandingkan dengan pribumi sendiri. Karena itulah pribumi saat ini harus bersatu dan harus jeli dan jangan mau dibohongi lagi. Bangsa ini bangsa yang besar. Jangan sampai bangsa ini kembali dijajah dalam bentuk berbeda dengan penjajahan dahulu. Stop tenaga kerja asing. Berikan kebijakan yang pro pribumi,"Â kata dia.
Bahlil: Saya yang Usulkan Pilpres 2024 Ditunda Ketika Jadi Menteri Investasi, bukan Jokowi
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia kembali pasang badan untuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) bahwa dirinya yang mengusulkan ide agar menunda waktu Pemilih
