Di Rakernas Korpri, Jokowi Minta Kawal Dana Desa Hingga Tekan Stunting
- Fikri Halim/VIVA.co.id
VIVA – Presiden Joko Widodo secara resmi membuka rapat kerja nasional Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri di Istana Negara pada hari ini, Selasa 26 Februari 2019. Kepala Negara menyampaikan beberapa hal yang perlu dilakukan oleh aparatur sipil negara ke depan.
Salah satunya adalah tentang pengawasan dana desa. Ia menegaskan, dana desa sudah disalurkan sangat besar oleh negara yang mencapai Rp187 triliun hingga akhir 2018, dan disalurkan kepada 74.900 desa di seluruh Indonesia.
"Sampai akhir tahun ini Rp257 triliun. Sistem pengawasan betul-betul dijaga, agar dana desa pas betul. Jadi, barang apakah jalan, posyandu, irigasi, embung, semua harus betul-betul dimonitor dan diawasi," kata Jokowi di Istana Negara.
Ia juga meminta kegiatan atau upaya untuk menurunkan stunting terus ditingkatkan. Dia menegaskan, rasio gizi buruk balita harus dapat terus diturunkan hingga di bawah 20 persen.
"Berkaitan dengan stunting, saya ucapkan terima kasih, karena angka stunting kita turun dari 37 persen menjadi 30 persen. Saya minta harus anjlok lagi jadi di bawah 20 persen, anjlok lagi," kata dia.
Stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya.
Dari sisi pelayanan, Jokowi mengatakan, seluruhnya saat ini sudah berjalan semakin baik. Ia kembali mencontohkan urusan sertifikat tanah yang sebelumnya hanya bisa diterbitkan sebanyak 500 ribu sertifikat dalam setahun pada pemerintahan sebelumnya.
"Di 2017 itu sudah melompat jadi lima juta (sertifikat), 2018 melompat lagi jadi tujuh juta. Tahun ini Insya Allah lebih dari sembilan juta. Yang bisa saya garis bawahi, sebetulnya kita bisa asal kita mau," ujarnya.
Ia juga berpesan, agar para ASN terus meningkatkan pelayanan dan lebih dekat kepada masyarakat. "Sering ke lapangan, agar masalah betul-betul bisa dikuasai. Bukan terjebak hal-hal administratif, sehingga manfaat pelayanan bisa dirasakan masyarakat," katanya.
Menurutnya, Rakernas Korpri ini sangat menentukan arah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga rumusan yang dihasilkan harus bermanfaat bagi semua.
Turut hadir dalam kesempatan itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Syafruddin dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung. (asp)
Peluang Jokowi Gabung ke Partai Selepas PDIP: Belum Konkrit, Belum Ada Tawaran Posisi Strategis
Sejumlah partai, yakni Golkar, Gerindra hingga PAN, terang-terangan akan membuka diri untuk Presiden RI ke-7 Joko Widodo, masuk ke partai mereka. Ke mana Jokowi berlabuh?
