Bupati Anas Tinjau Pelaksanaan Ujian P3K
- timesindonesia
Bupati Abdullah Azwar Anas meninjau pelaksanaan ujian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja (PPPK) Kabupaten Banyuwangi.
Ujian terbagi dalam dua lokasi pelaksanaan ujian PPPK, dengan jumlah peserta ujian PPPK yang bertempat di SMKN 1 Banyuwangi sebanyak 651 orang terbagi tiga sesi, dengan masing-masing sesi sebanyak 217 orang dan sebanyak 209 orang yang mengikuti ujian PPPK di SMAN 1 Banyuwangi.
Peserta ujian tampak sangat serius dalam mengerjakan soal berbasis Computer Assissted Tes (CAT).
Total peserta ujian PPPK sebanyak 826 dan 34 orang dari penerimaan calon dosen Politeknik Negeri Banyuwangi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI.
"Ini komitmen pemerintah daerah, Banyuwangi melihat, bahwasannya SDM ke depan ini penting dan menjadi kunci dari daya saing, maka perhatian kita terhadap guru ini kita utamakan, salah satunya dalam proses penerimaan PPPK ini," ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Sabtu,(23/02/2019).
PPPK ini pembiayaannya dibebankan oleh daerah, sehingga tidak banyak daerah yang mengambil program tersebut. Melalui APBD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menyiapkan anggaran sebanyak Rp 40 miliar untuk membiayai gaji pegawai PPPK ini.
Kuota yang dibutuhkan dalam PPPK ini berjumlah 988 orang, dan yang mendaftar sebanyak 845 orang, dengan 19 orang yang tidak memenuhi persyaratan. Sementara itu formasi yang dibutuhkan PPPK sesuai dengan passing grade setiap bidang.
Ujiannya meliputi test kompetensi, test kemampuan bidang, dan test wawancara dalam bentuk soal online atau sistem CAT.
"Memang jumlahnya kurang dari kuota, meskipun begitu mereka belum tentu diterima semua, tetapi lolos dan tidaknya tergantung passing grade masing-masing bidang," papar Nafiul Huda selaku Kepala Badan Kepegawaian Diklat Kabupaten Banyuwangi.
Harapannya dengan penerimaan ini calon PPPK di Banyuwangi ini bisa dimaksimalkan kemampuannya dan menjadi motivasi semangat baru, serta nantinya bagi yang sudah diterima namun melanggar akan diberi sanksi sesuai pakta integritas yang berlaku. (*)
