Soal Lahan, Dinas Kehutanan Aceh: Prabowo Pahlawan

Hutan Pinus milik PT Tusam Hutani Lestari milik Prabowo di Aceh.
Sumber :
  • Istimewa

VIVA – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Syahrial, menyebutkan Prabowo sebagai pahlawan. Karena ia membeli aset yang sudah ditinggalkan oleh perusahaan lain pada era 90an.

Aset yang dibeli oleh Prabowo itu berupa aset milik PT Tusam Hutani Lestari (PT THL) seluas 97.300 hektare, yang terbentang di empat Kabupaten yakni, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara dan Bireuen.

Ia menjelaskan, PT THL dulunya merupakan perusahaan patungan antara pihak ketiga dan PT Inhutani. Namun, dominasi saham dikuasai oleh pihak ketiga. Pada saat itu, mereka mempunyai tunggakan kepada negara atas pinjaman reboisasi.

Saat krisis moneter melanda Indonesia, aset-aset dan utang perusahaan tersebut diperhitungkan semua. Pengusaha yang memiliki saham di sana banyak yang lari ke luar negeri untuk menyelamatkan duit mereka.

"Seluruh investor mendatangkan duit. Pengusaha-pengusaha banyak membawa duit keluar negeri, justru Beliau (Prabowo) pada saat itu membeli aset yang dikuasai oleh Hutani Lestari," kata Syahrial saat ditemui wartawan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Rabu, 20 September 2019.

Lahan milik Prabowo itu, kata Syahrial, berasal dari pembelian saham PT TLH milik Bob Hasan. Penjualan saham itu terjadi pada masa penjualan aset tunggakan kredit bank yang dilakukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), saat Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1998 lalu.

Saat itu, menurutnya, banyak pengusaha asing yang menginginkan investasi di Hutani Lestari, dan tidak sedikit pula yang membawa asetnya ke luar negeri untuk menghindari krisis.

"Menurut saya Beliau itu pahlawan. Maaf saya tidak ke sana, ke mari (berpihak di pilpres). Orang lain membawa ke luar dia justru investasi di situ. Membeli aset-aset lokal. Kalau uangnya dari mana saya tidak tahu. Yang jelas, Beliau menginvestasikannya di situ," ujar Syahrial.

Lahan Prabowo di Kalimantan

Terkait lahan Prabowo di Kalimantan yang juga disinggung Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla buka suara. JK mengungkapkan, lahan itu bisa dikelola Prabowo justru merupakan atas izinnya. Setelah kredit macet dan sempat diambil alih bank, pengelolaan lahan itu kemudian dibeli oleh Prabowo.

"Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu. Itu di tangan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), kemudian di tangan Bank Mandiri, karena itu kredit macet.  Prabowo (bilang) bahwa dia mau beli. Saya tanya, you beli tapi cash, tidak boleh utang. Siap (kata Prabowo). Dia beli, pakai cash," ujar JK ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa, 19 Februari 2019.

JK menilai wajar jika ada sekelompok orang menguasai pengelolaan ratusan ribu hektare lahan di Indonesia. 

"Itu malah banyak perusahaan yang menguasai lebih dari itu. Ada yang menguasai 1 juta (hektare), kalau digabung dan sebagainya. Itu hal yang biasa," kata JK.

"Ini kan mereka bikin industri untuk ekspor. Untuk industri ekspor kan butuh bahan baku. Kalau tidak ada penguasaan wilayah, untuk bahan baku gimana?" tambahnya

Sebelumnya, dalam debat capres pada Minggu, 17 Februari 2019, Jokowi menyinggung soal kepemilikan lahan Prabowo di Kalimantan Timur dan Aceh. 

Prabowo Pushes Strategic Economic Partnerships between Indonesia, Brazil

Prabowo pun mengakui memiliki lahan ratusan hektare di Kalimantan dan Aceh. Namun, lahan yang dikuasai Prabowo itu merupakan Hak Guna Usaha (HGU) dan milik negara.

"Terkait tanah itu benar, tapi itu HGU milik negara. Jadi setiap saat negara bisa ambil," ujar Prabowo. "Jadi, setiap saat negara bisa ambil kembali dan kalau untuk negara, saya rela mengembalikan itu semua. Tapi, daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot," Prabowo menegaskan.

Di Hadapan Sekjen PBB, Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia terhadap Energi Terbarukan
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi

Hasan Nasbi Punya Enam Juru Bicara di Kantor Komunikasi Kepresidenan

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi melantik enam juru bicara serta pejabat dan jajaran lainnya di Gedung Krida Bhakti Sekretariat Negara, Jakarta Pu

img_title
VIVA.co.id
18 November 2024