Usulan Pemisahan Kementerian Lingkungan, Moeldoko: Kinerja Dievaluasi
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) TNI Moeldoko, tidak menampik bahwa beberapa kementerian yang digabung hingga dipisah, tetap dilakukan evaluasi oleh pemerintah.
"Ya sepertinya belum bisa kita jawab secara pasti hari ini. Tetapi bahwa kita selalu mengevaluasi kinerja. Kita mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dan di tempat kami, di antaranya evaluasi kita jalankan," kata Moeldoko, di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 19 Februari 2019.
Hal itu dikemukakan Moeldoko menanggapi usulan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang akan memisahkan Kementerian Kehutanan dengan Lingkungan Hidup, seperti semula.
Awalnya, Kementerian Kehutanan berdiri sendiri, terpisah dengan Lingkungan Hidup. Namun sejak era Presiden Joko Widodo dan Wakil Jusuf Kalla pada 2014 lalu, dua kementerian ini dijadikan satu menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Menurut Moeldoko, evaluasi dilakukan untuk melihat efektifitas kerja dari kebijakan penggabungan itu. Menurut dia, semua kemungkinan bisa saja dilakukan tergantung seperti apa hasil evaluasi itu.
"Nanti kalau seandainya perlu ada perubahan struktur-struktur baru akan kita sesuaikan. Intinya adalah bahwa semuanya akan dihadapkan efisiensi dan efektivitas. Apakah yang ada sekarang efisien dan efektif atau tidak," kata mantan Panglima TNI itu.
Moeldoko mengatakan, semua bersifat dinamis mengenai usulan pemisahan lagi KLHK. Sama seperti adanya usulan penyatuan kembali Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Perdagangan. Sebelumnya, keduanya menyatu dalam Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
"Seperti Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, bagaimana. Karena dulu pernah bersatu sekarang berpisah, apakah ke depan bersatu lagi, itulah kira-kira. Semuanya bersifat dinamis," katanya.
Seperti diketahui pada debat kedua, Prabowo mengatakan masalah lingkungan yang ada di Indonesia saat ini butuh perhatian khusus. Sehingga tidak tepat digabung dengan kehutanan.
"Ini segera kami pisahkan. KLH tidak jadi satu, ini sering jadi masalah, izin-izin akan diperketat, amdal dilaksanakan tak ada jalan pintas amdal yang etho-etho," ujarnya.
