Kerap Kritik Pemerintah, JK: Kalau Tidak Sesuai ya Saya Ngomong

VIVA – Jelang masa akhir jabatannya sebagai Wakil Presiden, Jusuf Kalla membantah anggapan dirinya kerap berseberangan dengan pemerintah. JK mengaku hanya berbicara apa adanya sesuai dengan konteks.

Dia mencontohkan saat mengkritik biaya pembangunan Light Rail Transit atau LRT yang kemahalan. Konteksnya saat itu Wapres sedang memberikan saran kepada para konsultan.

"Saya kalau menganggap sesuatu tidak sesuai, ya saya ngomong. Tapi dalam konteksnya, perhatikan waktu saya bicara LRT itu di muka para konsultan. Saya sampaikan ke anda semua konsultan, harus berpikir jernih jangan membiarkan over invest dari yang tidak seharusnya," kata JK di kantornya di Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 19 Februari 2019.

JK menegaskan dirinya tidak hanya melontarkan kritik, tetapi juga memberikan solusi. Hal itu dia sampaikan untuk penghematan anggaran negara. "Bukan hanya kritik, saya kasih solusinya juga supaya kau jangan rugi," ujar dia.

Dia mengaku tidak khawatir jika hal itu bisa mengganggu elektabilitas calon presiden petahana, Joko Widodo. Menurut dia justru elektabilitas Jokowi bisa lebih terangkat karena itu.

"Justru mungkin akan naik, karena berarti pemerintah memperhatikan harus efisien. Kalau pemerintah boros justru turun elektabilitas pemerintah, dalam hal ini Pak Jokowi," kata JK.

Teranyar, JK seakan meluruskan apa yang disampaikan Jokowi saat debat. Ketika debat antar-capres, Minggu kemarin, Jokowi menyinggung soal kepemilikan tanah Prabowo Subianto yang luasnya ratusan ribu hektare.

JK justru menilai wajar jika ada sekelompok orang menguasai pengelolaan ratusan ribu hektare lahan di Indonesia. Menurutnya, penguasaan lahan tersebut adalah hal yang biasa dalam dunia industri di Indonesia.

"Itu malah banyak perusahaan yang menguasai lebih dari itu. Ada yang menguasai 1 juta (hektare), kalau digabung dan sebagainya. Itu hal yang biasa," kata JK.

"Ini kan mereka bikin industri untuk ekspor. Untuk industri ekspor kan butuh bahan baku. Kalau tidak ada penguasaan wilayah, untuk bahan baku gimana?" tambahnya

JK bahkan mengungkapkan, lahan Prabowo yang ada di Kalimantan justru merupakan atas izinnya. Setelah kredit macet dan sempat diambil alih bank, pengelolaan lahan itu kemudian dibeli oleh Prabowo.

"Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu. Itu di tangan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), kemudian di tangan Bank Mandiri, karena itu kredit macet. Prabowo (bilang) bahwa dia mau beli. Saya tanya, you beli tapi cash, tidak boleh utang. Siap (kata Prabowo). Dia beli, pakai cash," ujar JK.

Hal itu terjadi pada sekitar 2004, belum lama ketika JK menjabat menjadi Wakil Presiden. Dia menilai pengelolaan lahan itu lebih baik diambil Prabowo, ketimbang jatuh ke tangan asing.

"Lebih baik dia daripada perusahaan asing. Waktu itu. Saya yang putuskan. Mungkin baru satu minggu saya menjabat Wapres," kata JK.

Halaman Selanjutnya

JK justru menilai wajar jika ada sekelompok orang menguasai pengelolaan ratusan ribu hektare lahan di Indonesia. Menurutnya, penguasaan lahan tersebut adalah hal yang biasa dalam dunia industri di Indonesia.