Pakar Hukum Sebut Politik Masih Jadikan Hukum Alat Kekuasaan

Pakar Hukum Pidana Ganjar Laksmana
Sumber :
  • ILC

VIVA – Pakar Hukum Pidana, Ganjar Laksmana mengatakan, dewasa ini masih banyak sekali pekerjaan rumah soal hukum. Terlebih saat ini adanya stigma hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan.

Intervensi Kekuasaan Jadi Faktor Partisipasi pada Pilkada 2024 Rendah, Menurut Profesor Politik

"Memang banyak sekali PR kita soal hukum. Kalau dibilang tajam sebelah, kalau bahasa saya begini, selama ini ke mana aja? Kok baru bilang sekarang," kata Ganjar di acara ILC bertajuk “Potret Hukum Indonesia 2019: Benarkah Tajam Sebelah?”, Selasa 12 Februari 2019.

Ganjar mengaku keberatan disebut hukum tajam sebelah, seakan-akan hukum yang salah. Padahal, hukum yang telah dijadikan alat oleh pihak-pihak tertentu.

ICW Catat 33 Provinsi Gelar Pilkada Terindikasi Kuat Punya Paslon Terafiliasi Dinasti Politik

"Saya keberatan dibilang hukum tajam sebelah, seakan hukumnya yang salah. Jadi hukum yang dijadikan alat, masalah utama hukum adalah penegakannya, bukan hukumnya itu sendiri," ujarnya.

Ganjar menjelaskan, perangkat hukum di Indonesia sudah semakin baik namun yang menjadi soal tak lain adalah dalam hal penegakan.

Sekjen PDIP Singgung Ada yang Berupaya Ubah Kedaulatan Rakyat Jadi "Kerajaan"

"Tidak adil kalau penegakan hukum bermasalah berarti hukumnya yang salah. Penegakan hukum masih buruk itu tidak dipungkiri, masih jauh dari yang diharapkan publik. Masih unsur politik yang dikedepankan." (mus) 

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa, 31 Desember 2024.

Hasto Singgung Presiden Tiga Periode, Bahlil Bilang "Sok Tahu"

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan tidak pernah ada instruksi dari mantan presiden Jokowi terkait isu perpanjangan jabatan sampai tiga periode.

img_title
VIVA.co.id
31 Desember 2024