Pakar Hukum Sebut Politik Masih Jadikan Hukum Alat Kekuasaan
- ILC
VIVA – Pakar Hukum Pidana, Ganjar Laksmana mengatakan, dewasa ini masih banyak sekali pekerjaan rumah soal hukum. Terlebih saat ini adanya stigma hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan.
"Memang banyak sekali PR kita soal hukum. Kalau dibilang tajam sebelah, kalau bahasa saya begini, selama ini ke mana aja? Kok baru bilang sekarang," kata Ganjar di acara ILC bertajuk “Potret Hukum Indonesia 2019: Benarkah Tajam Sebelah?”, Selasa 12 Februari 2019.
Ganjar mengaku keberatan disebut hukum tajam sebelah, seakan-akan hukum yang salah. Padahal, hukum yang telah dijadikan alat oleh pihak-pihak tertentu.
"Saya keberatan dibilang hukum tajam sebelah, seakan hukumnya yang salah. Jadi hukum yang dijadikan alat, masalah utama hukum adalah penegakannya, bukan hukumnya itu sendiri," ujarnya.
Ganjar menjelaskan, perangkat hukum di Indonesia sudah semakin baik namun yang menjadi soal tak lain adalah dalam hal penegakan.
"Tidak adil kalau penegakan hukum bermasalah berarti hukumnya yang salah. Penegakan hukum masih buruk itu tidak dipungkiri, masih jauh dari yang diharapkan publik. Masih unsur politik yang dikedepankan." (mus)
ICW Catat 33 Provinsi Gelar Pilkada Terindikasi Kuat Punya Paslon Terafiliasi Dinasti Politik
33 dari 37 provinsi yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada 27 November 2024 terindikasi kuat memiliki pasangan calon yang terafiliasi dengan dinasti politik.
