Maluku Bisa Sejahtera, Ini Syaratnya

Muncul ide ekstrim agar pembangunan di Jawa dihentikan atau moratorium selama 75 tahun agar Maluku bisa sejajar dengan provinsi lain di Pulau Jawa.

Ide ini sebenarnya tidak mungkin dilakukan hanya sebagai ungkapan kekecewaan rakyat Maluku atas diskriminasi dan ketimpangan kebijakan dalam pembangunan.

"Usia Maluku sama dengan usia kemerdekaan tetapi kami tertinggal," kata tokoh Maluku Amir Hamzah Marasabesy dalam diskusi Keadilan Pembangunan Maluku dan Papua, Apa Solusinya di Media Center Prabowo-Sandi di Kebayoran, Baru, Jakarta Selatan, Rabu (6/2/2019).

Pembicara lain dalam diskusi tersebut masing-masing pakar sosiologi politik Thomas Matulessy, pakar pembangunan daerah Hendry Apituley dan tokoh Papua Roy Simbiak.

Menurut Amir Hamzah Maluku termasuk ke dalam delapan provinsi yang menjadi modal pembentukan kemerdekaan Indonesia.

"Seharusnya secara faktual kesejahteraan masyarakat Maluku tidak jauh berbeda dengan teman -teman di Jawa atau Sumatra," ujarnya.

Ironisnya, kata Amir Hamzah, dari beberapa ahli dan pakar Maluku merupakan salah satu di antara lima provinsi termiskin di Indonesia.