Pemda Dilarang Rapat di Hotel Menyusul Kasus Pemprov Papua

"Dengan kejadian ini saya menyesalkan. Saya sudah panggil tim Keuangan Daerah, apa yang dibahas dan apa yang terjadi mari serahkan kepada Kepolisian," tukasnya.

Menanggapi kebijakan baru itu, Kabag Protokol Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Gilbert Yakwar, menyatakan akan mematuhinya. Sebab, kata dia, selama ini tidak ada aturan yang melarang adanya pertemuan atau rapat di hotel.

"Kalau ada SOP begitu, Kemendagri bisa arahkan agar pertemuan kemarin di gedung saja dan kami siap saja apabila kegiatan dilakukan di sana," ujar Gilbert kepada BBC News Indonesia.

12 pejabat dari Papua ke Jakarta untuk rapat

Meski ia mengakui, pembahasan RAPBD di Hotel Borobudur pada Sabtu lalu itu merupakan inisiatif pemda Papua.

"Ya kami yang fasilitasi dan anggaran dari pemda," imbuhnya.

Dalam catatannya, sebanyak 12 pejabat pemda yang berangkat ke Jakarta. Mulai dari Gubernur, Satuan Kerja Perangkat Daerah, beserta asistennya. Hanya saja, ia enggan menyebutkan berapa anggaran yang dipakai untuk pertemuan tersebut.