Pemda Dilarang Rapat di Hotel Menyusul Kasus Pemprov Papua
- bbc
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengeluarkan kebijakan baru terkait kegiatan rapat pemerintah daerah dengan melarang penyelenggaraan di hotel, langkah yang diambil setelah kasus pemerintah provinsi Papua.
Langkah ini diumumkan menyusul menyusul insiden dugaan penganiayaan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Borobudur Jakarta pada Sabtu (02/02) lalu. Dugaan penganiayaan itu terjadi ketika DPR Papua tengah membahas evaluasi hasil Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2019 .
Tjahjo mengatakan segala kegiatan antara pemda dengan kementerian harus digelar di gedung milik pemerintah dan tidak boleh lagi diselenggarakan di hotel.
"Saya mengeluarkan SOP (standar operasional prosedur) baru. Urusan daerah, urusan kementerian harus dibahas di gedung kementerian. Jangan di hotel. Intinya begitu," ujar Tjahjo Kumolo kepada wartawan Rabu (06/02).
Tjahjo juga menyentil kelakuan pemda Papua yang kerap menggelar kegiatan atau konsultasi di luar daerah dan diselenggarakan di hotel-hotel.
"Kalau (pejabat) Papua biasanya kalau ke Jakarta konsultasi, rombongan. Selalu di Hotel Borobudur," imbuhnya.
Terkait kasus penyerangan terhadap dua penyidik KPK itu, Tjahjo mengaku telah memanggil Dirjen Keuangan Daerah untuk mengetahui kronologi peristiwa yang sesungguhnya. Termasuk, isi pertemuan tersebut.
