Della Perez Dipanggil Polda Jatim Terkait Prostitusi Online
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA – Jagat maya dihebohkan dengan beredarnya foto amplop cokelat surat panggilan pemeriksaan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur kepada penyanyi Della Wulan Asterani alias Della Perez. Dia disebut-sebut akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus prostitusi online.
Foto amplop surat itu mula-mula diunggah akun instagram gosip terkenal, @lambe_turah. Foto surat berkop resmi Kepolisian RI dengan nomor S.Pgi/286/I/Res.2.5/2019/Ditreskrimsu.
Tujuan surat tertulis Della Wulan Asterani alias Della Perez.
Penelusuran VIVA, hingga Minggu malam, 3 Februari 2019, unggahan diserbu puluhan ribu like dan ribuan komentar. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Frans Barung Mangera, membenarkan ketika dikonfirmasi ihwal sebaran foto amplop surat panggilan untuk Della Perez itu.
"Kalau surat itu dari Ditreskrimsus, betul itu," katanya dihubungi VIVA.
Barung mengiyakan ketika ditanya apakah adik kandung almarhumah Julia Perez itu akan diperiksa sebagai saksi untuk kasus prostitusi online pada Senin besok, 4 Februari 2019.
"Ya, betul (dipanggil untuk diperiksa Senin besok)," katanya.
Informasi lain menyebutkan bahwa penyidik Ditreskrimsus kembali menangkap terduga muncikari berhubungan dengan kasus prostitusi online kalangan artis dan model.
Belum ada konfirmasi soal itu. Hingga saat ini, baru empat tersangka muncikari ditetapkan dan ditahan, yakni Endang Suhartini alias Siska, Tentri Novanto, Fitria, dan Winindya.
Satu aktris yang diduga kuat dijajakan oleh para muncikari juga turut jadi tersangka, yakni Vanessa Angel. Dia dijerat pasal mendistribusikan dan mentransmisikan foto dan video asusila. Status aktris FTV itu kini sebagai tahanan, namun dibantarkan di RS Bhayangkara Surabaya karena sakit.
Imigrasi Denpasar Tindak 138 Pelanggaran Sepanjang 2024, Prostitusi Online Jadi Perhatian Khusus
Sepanjang 2024 Imigrasi Denpasar berhasil menindak 138 kasus pelanggaran keimigrasian. Jumlah ini naik dibandingkan pada 2023 sebanyak 104Â kasus.
