Gempa Mentawai Bisa Ganggu Keseimbangan Patahan Megathrust
- BMKG
VIVA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sedikitnya ada 52 kali gempa bumi susulan (aftershock) yang mengguncang Sumatera Barat, dengan pusat gempa di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dari hasil monitoring hingga pukul 21.00 WIB, Sabtu 2 Februari 2019, telah terjadi enam kali gempa di atas 5 Skala Richter dan 46 kali di bawah 5 SR.
Gempa bumi yang terjadi, termasuk dalam klasifikasi gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia ke bawah Lempeng Eurasia tepatnya di zona Megathrust yang merupakan zona subduksi lempeng yang berada di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera.
Meski tidak merusak dan menimbulkan korban jiwa, ahli geologi Sumatera Barat, Ade Edward mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Karena, rentetan gempa bumi bisa saja mengganggu keseimbangan segmen-segmen patahan Megathrust yang berada dekat pusat gempa.
"Jika benar demikian, tidak menutup kemungkinan mengganggu stabilitas equilibrium (keseimbangan) sehingga terpicu untuk melepaskan kunciannya yang dapat menyebabkan terjadinya gempa susulan berikutnya. Gempa bumi Megathrust hari ini (Sabtu) bertipe Slow Earthquake, gempa yang dirasa mengayun," ujar Ade Edward.
Perihal apakah gempa kali ini merupakan gempa pembuka, Ade berpendapat sebaiknya dianggap saja sebagai gempa pembuka, sehingga bisa lebih waspada lagi. Apalagi, beberapa kali guncangan yang cukup lama durasinya dialami oleh segmen-segmen di sekitar pusat gempa tadi.
"Bisa saja memicu gempa pada segmen patahan di sebelahnya. Kejadian seperti ini sudah umum. Tidak ada yang bisa tahu sampai seberapa pengaruh guncangan tadi terhadap segmen patahan di sekitar pusat gempa tadi. Sementara kondisi Megathrust Mentawai ibarat sudah gelas retak," tutur Ade. (art)
Baca juga: Megathrust Mentawai Sisakan Magnitudo 8,8 Skala Richter
Biar Tak Hujan saat ke TPS, Pemprov Jakarta Siapkan Rekayasa Cuaca di Hari Pilkada
Rekayasa cuaca akan menjadi bagian penting dalam mitigasi risiko cuaca ekstrem yang dapat mengganggu mobilitas masyarakat menuju tempat pemungutan suara (TPS).
