BPN Sebut Pemanfaatan Utang di Era Jokowi Tidak Efisien
VIVA – Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ramson Siagian angkat bicara soal klaim pemerintah yang menyebut mayoritas utang era Joko Widodo (Jokowi) digunakan untuk membangun infrastruktur.
Menurut Ramson, klaim bahwa utang pemerintah digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur tidak sepenuhnya benar. Sebab, ada sejumlah proyek pembangunan yang hingga kini belum rampung pengerjaannya.
"Proyek pembangkit listrik 35.000 mega watt  misalnya, ini direncanakan sejak 2014 sampai sekarang hanya 3 persen yang on (beroperasi), yang sudah mendistribusikan listrik 3-5 persen, jadi 95 persen belum on, kemungkinan baru selesai di tahun 2026," kata Ramson dalam keterangan tertulis Prabowo-Sandi Media Center, Kamis 31 Januari 2019.
Menurut Ramson, proyek 35.000 mega watt yang digembar-gemborkan realitasnya tidak benar. "Selama ini seakan proyek ini yang menimbulkan utang, padahal ini belum selesai. Itu sebabnya investor mulai mengeluh," ujarnya menambahkan.
Hal senada juga diutarakan oleh Analis Ekonomi Politik, Kusfiardi. Dia mengatakan, utang pemerintah era Jokowi tidak digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal itu terlihat dari strategi pemerintah yang seolah gali lubang utang baru untuk menutup lubang cicilan pokok dan bunga utang lama.
"Hari ini kita sudah tahu bahwa untuk membayar bunga pemerintah harus buat utang baru. Strategi ini menunjukkan utang tidak dikelola dengan baik. Harusnya setiap item pembangunan yang dibiayai utang bisa menggenjot pemasukan negara agar pemerintah bisa membayar utang dan mengeskalasi pembangunan selanjutnya," kata Kusfiardi. (mus)
Utang Pemerintah Naik Lagi! Capai Rp 8.444 Triliun di Akhir Semester I
Per akhir Juni 2024, jumlah utang pemerintah tercatat sebesar Rp 8.444,87 triliun, naik 1,09 persen dari akhir Mei 2024 yang sebelumnya hanya sebesar Rp 8.353,02 triliun.
