Badan HAM PBB Klaim Dapat Akses ke Papua, DPR Mengkritik

Badan PBB untuk Hak Asasi Manusia (UNOHCHR) mengklaim mendapat akses ke Papua dari Pemerintah Indonesia. Aktivis pro-kemerdekaan Papua Barat menyambut baik niat ini, namun langkah ini dikritik oleh anggota DPR.

Badan HAM PBB mengungkapkan pihaknya telah berkomunikasi dengan otoritas Indonesia dan telah meminta akses ke daerah itu.

Wakil juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, dalam keterangan tertulis kepada BBC News Indonesia mengatakan "pada prinsipnya Indonesia telah setuju untuk memberikan akses ke Papua."

Salah seorang pimpinan Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat atau ULMWP, Markus Haluk, menyambut baik niat Komisi Tinggi HAM PBB untuk memantau situasi HAM di Papua.

Markus meminta supaya utusan PBB diberi kebebasan untuk datang dan melihat sendiri.

"Kami harap mereka bisa datang di Nduga, melihat sendiri situasi tragedi kemanusiaan yang hari ini terjadi, [di mana] masyarakat masih mengungsi," kata Markus kepada BBC News Indonesia, Rabu (30/01).

Namun, Satya Yudha, wakil ketua Komisi I DPR yang membidangi urusan pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen, mengkritik langkah ini.