Jokowi Sedih 9 juta Orang Percaya Dia PKI
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Presiden Joko Widodo membagikan 40.172 ribu sertifikat untuk masyarakat Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi memaparkan pentingnya warga memiliki sertifikat tanah. Karena selama ini, banyak konflik tanah yang melibatkan warga dengan sesama, atau dengan perusahaan besar. Akhirnya mereka tergusur walau sudah menempati puluhan tahun lamanya.
Jokowi mengatakan, di 2016 baru 46 juta warga yang bersertifikat. Sementara 84 juta masih belum. Tapi, karena pembagiannya hanya 500 ribu setiap tahun di seluruh Indonesia, maka butuh ratusan tahun agar terpenuhi semuanya seluruh Indonesia.
"Kalau tidak nunggu 160 tahun mau? Siapa yang mau sini saya kasih sepeda," kata Jokowi, di Bandara Pondok Cabe Jakarta Selatan, Jumat 25 Januari 2019.
Maka, kebijakan pemerintah adalah memberi sertifikat sebanyak 5 juta pada 2017, 7 juta pada 2018, dan tahun 2019 ditargetkan 9 juta. Maka pada 2025, semua sudah bersertifikat.
Pada kesempatan itu, mantan Gubernur DKI itu mengklarifikasi sejumlah isu negatif yang menerpanya. Seperti masalah PKI.
Pada periode ini, pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, juga dinilai melakukan kriminalisasi terhadap ulama.
Ia membantah tuduhan kriminalisasi ulama itu. Sebab, hampir tiap minggu ia keluar masuk pondok pesantren bersama para kiai dan ulama. "(Peringatan) Hari Santri yang buat Perpres- nya saya. Kok dibilang anti Islam," kata Jokowi.
Menurutnya, banyak isu negatif itu yang justru memutar balikkan fakta yang sebenarnya. Tak lain, menurutnya, karena Jokowi maju lagi di Pilpres 2019. "Ini hanya tujuan politik bukan yang lain lainnya," katanya.
Ia berharap, masyarakat tidak diajak berpikiran yang tidak logis. Untungnya, lanjut Jokowi, masyarakat sudah cerdas dan pintar dalam memilah mana yang benar dan mana yang tidak.
"Kalau ndak kebawa pada isu seperti itu. Tapi saya sedih juga dari survei ada 9 juta orang yang percaya (kalau Jokowi PKI). 9 juta banyak lho," katanya. (mus)
Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar tidak sependapat dengan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan.
