Kader Disebut Jadi Perantara Suap Meikarta, PDIP: Itu Urusan Individu
- VIVA/Adi Suparman
VIVA – Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Jawa Barat belum bisa berkomentar banyak setelah nama seorang kadernya, Waras Wasisto, disebut terlibat dalam kasus suap senilai Rp16,1 miliar dalam proyek Meikarta.
Waras Wasisto sebagai anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat disebut menjadi perantara dalam pencairan uang Rp1 miliar kepada Pemerintah Provinsi melalui Sekretaris Daerah Iwa Karniwa untuk mempercepat perizinan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Meikarta.
“Itu tidak ada kaitannya dengan partai, itu sama sekali individu-individu. Jadi, tidak bisa berkomentar apa-apa karena itu tidak sama sekali tidak ada kaitan dengan Partai,” kata Sekretaris PDIP Jawa Barat Abdy Yuhana kepada VIVA, Selasa 22 Januari 2019.
Meski demikian, Abdy memastikan Waras akan kooperatif dan siap dihadirkan jika memang dibutuhkan dalam persidangan perkara suap dengan terdakwa Billy Sindoro itu. “Saya kira Pak Waras pahamlah apa yang harus dilakukan terkait dengan itu semua,” ujarnya.
Abdy juga mengklaim bahwa partainya tak memungut biaya sepeser pun dalam seleksi calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat pada 2018. Karena itu, keterangan seorang pejabat Kabupaten Bekasi bahwa Iwa Karniwa meminta uang Rp1 miliar untuk mengikuti seleksi pencalonan gubernur melalui PDIP pada dasarnya tak berkaitan langsung dengan partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri itu.
Waras Wasisto disebut menjadi perantara pemberian uang kepada Iwa Karniwa untuk percepatan izin proyek Meikarta. Namanya diungkapkan oleh Neneng Rahmi Nurlaili, Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bekasi, saat bersaksi untuk terdakwa suap proyek Meikarta, Billy Sindoro, di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung, kemarin.
Menurut Neneng, Waras memerantarai suap itu setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menghentikan proyek Meikarta karena terkendala RDTR. Lantas Sekretaris Dinas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi, Hendry Lincoln, memberi arahan.
“Saya laporkan semua ke Bupati. Pada awalnya Pak Hendry Lincoln menyampaikan ke saya karena proses itu berhenti atau stuck di Provinsi, Pak Hendry menyampaikan ke saya: ada link (relasi) di Provinsi, Pak Sekda Iwa [Karniwa], melalui DPRD Kabupaten Bekasi, Bapak Sulaiman, dan Pak Waras di (DPRD) Provinsi,” ujar Neneng.
Lalu terjadi pertemuan di satu rest area Tol Cikarang. Neneng mengaku ada di lokas itu tetapi tidak terlibat dalam pertemuan. Mereka yang bertatap muka di sana, katanya, adalah Hendry Lincoln, Lemon (anggota DPRD Bekasi), Waras Wasisto, dan Iwa Karniwa. (ren)