Mekanisme Hingga Alasan Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir Dipertanyakan

"Karena ini kita bukan hanya bicara soal Abu Bakar Ba`asyir. Kita bicara soal supremasi hukum, kita bicara mengenai kasus-kasus lain yang akan ikut di belakang, kan ini jebol ini," tambahnya.

Apabila Jokowi tetap mengambil langkah memberikan pembebasan `tanpa syarat`, Leopold mengingatkan, hal tersebut jadi bertolak belakang dengan prinsip Presiden Jokowi selama ini.

"Ada intervensi politik pada proses hukum. Padahal kan selama ini pemerintah sekarang, Pak Jokowi, selalu menolak asumsi itu, (bahwa) tidak pernah kita melakukan intervensi," imbuhnya.

Selain pembebasan bersyarat, sejatinya ada sejumlah cara lain yang bisa ditempuh untuk membebaskan narapidana dari hukuman yang dijalaninya, di antaranya dengan pemberian grasi hingga amnesti.

"Kalau mau buat keputusan sendiri, prerogatif presiden, pakai mekanisme amnesti. Jadi tanggung jawabnya langsung ada di tangan presiden, jangan pakai mekanisme pembebasan bersyarat," ungkap Leopold.

Meski demikian, mekanisme amnesti diakuinya mengandung risiko politik yang lebih besar. "Karena ini kan presiden sendiri (yang bertanggung jawab). Kalau pembebasan bersyarat yang tanda tangan kan menteri," pungkasnya.

Pembebasan Ba`asyir dianggap `strategi elektoral Jokowi`

Sementara itu, pengamat politik Universitas Indonesia Hurriyah merasa sulit untuk melihat keputusan pembebasan Abu Bakar Ba`asyir sebagai upaya murni Presiden Jokowi atas dasar kemanusiaan.