Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Jadi Isu KPK untuk Debat Capres

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kanan) dan Ma'ruf Amin (kanan) serta pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kiri) dan Sandiaga Uno berfoto menunjukkan nomor urut C
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

VIVA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo akan menjadi salah satu penelis debat perdana capres-cawapres pada Kamis besok, 17 Januari 2019. Sebagai panelis, pihak KPK turut menyusun materi persoalan korupsi, guna diperdebatkan.

Istri Andre Taulany Diduga Pernah Hina Prabowo Sakit Jiwa di Pilpres 2019

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, salah satu tema korupsi sektor sumber daya alam menjadi fokus di dalam usulan KPK. Sebab, praktik rasuah sektor ini sudah sangat merugikan negara, yang harus mendapatkan solusi penanganannya.

"Karena, bukan cuma kerugian negara yang kita bicarakan. Tetapi, juga ekosistem yang rusak. Sayangnya, masih belum bisa dihitung sebagai kerugian negara," kata Febri, Rabu 16 Januari 2019.

Febri berharap, dari 'adu gagasan' nanti, bisa melahirkan regulasi atau kebijakan baru untuk melindungi alam dari vandalisme dan rasuah.

"Baik di pusat atau di daerah agar tidak mengandung unsur korupsi terkait sumber daya alam," ujarnya.

Paguyuban Marga Tionghoa Dorong Gunakan Hak Pilih 14 Februari untuk Lahirkan Pemimpin Berkualitas

Febri menjelaskan, tema lain yang akan dikupas dalam debat adalah pencegahan. Isu pencegahan korupsi ini, termasuk memaksimalkan penerimaan negara melalui pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak.

"Karena, dengan penerimaan pajak yang maksimal inilah bisa dilakukan pembiayaan yang lebih kuat terhadap upaya reformasi birokrasi, pelayanan terhadap masyarakat, serta hal-hal yang lainnya," kata Febri. (asp)

Dukung Paslon 02, Ini yang Bikin Nagita Slavina Kagum pada Prabowo Subianto
 Bahlil Lahadalia Dilantik oleh Presiden Jokowi Menjadi Menteri ESDM

Bahlil: Saya yang Usulkan Pilpres 2024 Ditunda Ketika Jadi Menteri Investasi, bukan Jokowi

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia kembali pasang badan untuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) bahwa dirinya yang mengusulkan ide agar menunda waktu Pemilih

img_title
VIVA.co.id
31 Desember 2024