Pemerintah Nilai Tak Perlu Dana Asing Rekonstruksi Palu Pascabencana
- ANTARA FOTO/Basri Marzuki
VIVA – Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan rekonstruksi di Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang porak poranda akibat dilanda gempa bumi dan tsunami pada September 2018 belum perlu menggunakan dana yang bersumber dari pinjaman asing.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipastikan masih mampu membiayai pembangunan ulang Palu dan wilayah lain yang juga terdampak bencana.
"Belum diambil, karena kita masih sanggup menangani," ujar JK usai memimpin rapat penanganan bencana di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu 9 Januari 2019.
Adapun sejumlah pinjaman asing yang sudah ditawarkan di antaranya berasal dari Bank Dunia dan Islamic Development Bank (IDB). Menurut JK, pinjaman belum akan diambil karena pemerintah sendiri sudah menyiapkan anggaran yang besarannya triliunan Rupiah dari APBN.
"Anggarannya cukup besar. Anggarannya pokoknya, nolnya ada lebih dari 10 barang kali," ujar JK.
Ketua Palang Merah Indonesia tersebut menyampaikan, anggaran itu antara lain akan dipakai untuk relokasi besar-besaran warga Palu dari daerah yang rawan mengalami likuifaksi atau pergeseran muka tanah. Selain itu, sebagian juga dipakai untuk membangun hunian sementara (huntara) hingga relokasi rampung dilakukan.
"Sampai dengan relokasi besar-besaran itu akan dibutuhkan anggaran cukup besar," ujar JK. (ren)