Istana Cium Ada Upaya Bikin Publik Tak Percaya KPU dan Pemerintah
- VIVA.co.id/ Adi Suparman (Bandung)
VIVA – Kritikan keras terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini begitu masif dilakukan. Bahkan muncul tudingan, lembaga penyelenggara pemilu itu sudah tidak adil dan berat sebelah ke kubu patahana.
Mulai dari soal kotak suara dari kardus, isu 7 kontainer surat suara yang disebut telah dicoblos untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf, batalnya pemaparan visi misi karena Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf menolak kalau pasangan calon yang memaparkan, hingga terkait bocoran soal.Â
Wakil Ketua TKN yang juga Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, menilai narasi-narasi keberpihakan oleh lembaga independen KPU ke petahana, sengaja dikembangkan untuk membuat masyarakat tidak percaya pada penyelenggara pemilu.
"Memang ada sebuah upaya sistematis untuk memobilisasi yang ujung-ujungnya adalah memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah atau penyelenggara pemilu. Ini sudah jelas itu," kata Moeldoko, di Istana Negara, Jakarta, Senin, 7 Januari 2019.
Banyak indikasi yang menurut Moeldoko, pihaknya melihat ada upaya membangun ketidakpercayaan publik akan penyelenggaraan pemilu 2019 ini. Salah satunya, kata Moeldoko, adalah saat ramai kasus KTP elektronik yang tercecer.
Moeldoko mewanti-wanti agar cara seperti ini tidak dimainkan. Namun kalau terus digunakan, ia mengaku juga punya jurus untuk melawan pola seperti itu.
"Kita sudah punya catatan, jangan main-main ya. Makanya kemarin saya bilang, lanjutkan permainan itu. Saya akan mainkan juga," kata Moeldoko.
Bahlil: Saya yang Usulkan Pilpres 2024 Ditunda Ketika Jadi Menteri Investasi, bukan Jokowi
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia kembali pasang badan untuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) bahwa dirinya yang mengusulkan ide agar menunda waktu Pemilih
