PKB Kawal Penambahan Anggaran Bencana
- ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
VIVA – Partai Kebangkitan Bangsa menilai, upaya penanganan bencana masih lebih fokus ke tanggap darurat dan pasca bencana. Meskipun ini penting, namun lebih penting lagi adalah konsisten membangun kerja mitigasi bencana.
"Mitigasi bencana, berupa serangkaian kerja terencana dari hulu ke hilir, merupakan keharusan di sebuah negara yang berada di tengah ring of fire. Mulai dari penyediaan alat deteksi, operasionalnya, pemeliharaannya, pelatihan bagi warga plus tanggap daruratnya gimana, rehabilitasi rekonstruksinya gimana, itu kerja sepaket. Memang itu paket mahal dan terus menerus, bukan paket hemat. Tapi karena ini soal nyawa ribuan orang, ya harus tersedia," ujar Wakil Sekjen DPP PKB, Dita Indah Sari melalui keterangan tertulis, Jumat, 28 Desember 2018.
"Kita punya 22 alat pendeteksi tsunami. Tapi rata rata rusak karena tidak ada anggaran. Atau hilang dicuri. Saya dengar bahkan sekarang ada alat deteksi tsunami karena sebab vulkanis, seperti yang di Banten kemarin, tapi kita belum punya," ujarnya menambahkan.
Menurut dia, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar sudah memerintahkan Fraksi PKB di DPR untuk mengawal anggaran bencana supaya terealisasi. Selain itu, kepala daerah dari PKB juga sudah diperintahkan untuk mengalokasikan anggaraan bencana dalam APBD nya.
Mantan aktivis ini meminta agar masyarakat mandiri dan dapat melibatkan anak dengan memasukkan mitigasi bencana sebagai ekstrakurikuler di sekolah. Terutama di wilatah rawan.
"Kalau ada gempa di sekolah, harus lari kemana. Harus sembunyi di mana. Jangan cepat panik. Itu semua bisa kok diajarkan sejak kecil di sekolah." (el)
Kepala BMKG Sebut Anggaran Pengelolaan Informasi Gempa dan Tsunami Tak Kena Efisiensi
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati memastikan anggaran untuk pengelolaan gempa bumi dan tsunami tetap dipertahankan meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran.
