MK Kabulkan Gugatan Batas Usia dalam UU Perkawinan
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama frase batas usia perkawinan anak. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi.
"Mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman di ruang sidang MK, Jakarta, Kamis 13 Desember 2018.
Di dalam pasal 7 ayat 1 Undang Undang Perkawinan Tahun 1974 mengatur batas minimal usia perkawinan, laki laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Ketentuan tentang batas usia perkawinan sebelumnya digugat sekelompok warga negara yang merasa dirugikan dengan perbedaan batas usia tersebut.
Hakim MK menilai pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan Undang Undang Perlindungan Anak. Di mana dalam Undang Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.
Siapa pun yang masih berusia di bawah 18 tahun masih termasuk kategori anak-anak bila mengacu pada undang-undang tersebut. "Perkawinan anak juga akan berdampak buruk pada pendidikan anak," ujarnya.
Dengan putusan tersebut, MK meminta pembuat undang-undang dalam hal ini DPR untuk segera melakukan revisi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
"Memerintahkan kepada pembentuk UU untuk dalam jangka waktu paling lama tiga tahun, melakukan perubahan terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khusus yang berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi anak," tuturnya. (art)
Forum Politisi Muda Gugat Masa Jabatan Anggota DPR ke MK, Minta Dibatasi 2 Periode
Forum Politisi Muda Indonesia (FPMI) mengajukan permohonan judicial review terhadap Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
