Wacana DPR Tak Digaji, Bambang Haryo: KPK Jangan Berlebihan
- Dok. Bambang Haryo
VIVA – Wacana Komisi Pemberantasan Korupsi yang melemparkan isu DPR tak perlu digaji bila tak optimal dalam fungsi legislasi memantik respons dari wakil rakyat. Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menilai wacana yang dilontarkan KPK berlebihan dan tak sesuai realitas.
Bambang menekankan penyampaian Wakil Ketua KPK Laode M Syarif seharusnya berimbang dengan mengkritik presiden yaitu selaku eksekutif dalam mendukung kinerja legislasi DPR.
"DPR itu fungsi kinerjanya banyak. Tak hanya legislasi yang membuat UU. Soal membuat UU itu juga tergantung pemerintah. Karena ada RUU dari pemerintah itu yang diusulkan pemerintah. Ini harus sinkron kritik yang benar," kata Bambang kepada VIVA, Sabtu, 8 Desember 2018.
Bambang menekankan selama ini dalam pembahasan RUU yang sudah disepakati dalam program legislasi nasional (prolegnas), pihak pemerintah yang justru lamban. Namun, DPR yang selalu jadi sasaran kritikan.
"Yang paling susah itu ya pemerintah, kepentingan pemerintah, itu pengusaha. Sedangkan DPR punya kepentingan yaitu rakyat sehingga sering-seringnya yang paling lamban itu pemerintah," jelas Anggota Komisi V DPR itu.
Kemudian, soal fungsi anggaran, Bambang mengingatkan lagi dalam hal ini DPR mesti memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan presiden. Lalu, DPR juga punya tugas harus memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN hingga RUU Pajak.
"Terus fungsi atau tugas pengawasan seperti kontrol jalannya UU. DPR itu beda lho, kami cuma punya tiga staf ahli. Nah, pemerintah menteri yang wakilin presiden itu punya jajaran dirjen," tutur wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jatim I itu.
Baca: Wacana DPR Tak Digaji, Sandi: Enggak Berkeringat Apa yang Mau Dibayar?
Bambang juga menyebut sebagai wakil rakyat, anggota DPR punya tanggung jawab kepada konstituen di daerah pemilihannya. Tugas ini pun tak mudah karena ada pertanggungjawaban ketika masa reses maupun saat sidang non reses.
Ia berharap KPK bisa bijak dalam menyampaikan kritikan. Sebab, opini masyarakat dikhawatirkan akan selalu memandang DPR secara negatif.
"Ya, KPK jangan berlebihan, kita saling koreksi saja masing-masing. Kalau KPK mau tahu kerja DPR, ikut saya saja ke dapil. KPK juga kan banyak kekurangan dalam kasus-kasus korupsi yang belum selesai seperti Century, BLBI," ujar Bambang.
Kelangkaan Minyak Goreng, Komisi 6 DPR: Rantai Pasok Rusak
Hingga saat ini, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa wilayah. Pemerintah dan stakeholder diminta untuk duduk bersama mencari solusi.
