Ridwan Kamil Akan Pecah Daerah Jabar, Kawasan Selatan Prioritas
- VIVA/Adi Suparman
VIVA – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berencana mencabut moratorium atau penghentian sementara pemekaran daerah otonomi baru sebagai langkah awal memecah atau memekarkan daerah-daerah tertentu di provinsi itu.
Ridwan berancang-ancang menyiapkan pemekaran daerah baru setelah mencabut kebijakan moratorium pada 2019. Dia tak merinci daerah mana saja yang akan dimekarkan, tetapi yang dianggap paling siap akan diutamakan.
Rumusan pokoknya untuk pemekaran itu, kata Ridwan, satu daerah dapat dimekarkan atau ditetapkan menjadi kota/kabupaten baru jika memiliki sedikitnya satu juta penduduk. Beberapa di antaranya yang memiliki kriteria itu, menurutnya, ialah kawasan selatan.
“Yang selatan-selatan bermasalah, Bogor juga spesifik terlalu besar untuk satu kabupaten; banyak masalah,” kata di Bandung pada Jumat, 7 Desember 2018.
Pemekaran daerah di Jawa Barat ialah salah satu janji kampanye Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. Mereka berjanji mewujudkan rencana itu paling lambat tahun 2019, setelah berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Menurut Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum, dia dan Ridwan Kamil akan semampunya memperjuangkan usulan 12 daerah otonom baru. Sebab ke-12 daerah itu dianggap lebih membutuhkan dan agar mereka juga dapat menikmati pemerataan pembangunan.
Dia meyakini, pemekaran itu akan meningkatkan kontribusi daerah, termasuk daerah baru. Jawa Barat, katanya, termasuk provinsi yang paling sering disorot jika ada daerah yang kurang berkembang, terutama karena lebih dekat dengan ibu kota Jakarta.
“Katanya deket dengan Ibu Kota, kenapa daerahnya sedikit; katanya deket, tapi pembangunan tidak merata. Yang jelas Jawa Barat akan maksa. Itu, kan, bukan kitab suci. Kenapa tidak, kan, tujuannya untuk menyejahterakan,” katanya.
Indikator Politik: Dedi Mulyadi Unggul Telak 71,5 Persen di Pilgub Jawa Barat
Elektabilitas pasangan cagub-cawagub di Pilkada Jawa Barat Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan jauh mengungguli tiga pasangan lainnya, berdasarkan hasil survei Indikator Politik.
