Amnesty Internasional Minta Tak Ada Pelanggaran HAM Terhadap KKB Papua
- ANTARA FOTO/Olha Mulalinda
VIVA – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid meminta agar tidak ada hukuman mati terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB yang melakukan penyerangan di Yigi, Nduga, Papua. Semuanya, harus diadili melalui jalur pengadilan.
"Semua yang terlibat harus dibawa ke pengadilan lewat proses yang adil, tanpa harus berujung pada hukuman mati," ujar Usman melalui keterangan tertulisnya, Kamis 6 Desember 2018.
Menurutnya, respons aparat keamanan terhadap pembunuhan puluhan pekerja yang sedang membangun jembatan di Yigi, Nduga, Papua tersebu,t tidak boleh mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut. Sebab, selama ini aparat keamanan dinilai memiliki banyak rekam jejak yang tidak sesuai dengan prinsip penegakan HAM dalam melakukan operasi keamanan.
"Tragedi mengerikan di Nduga ini, tidak boleh dijadikan alasan bagi mereka untuk kembali bertindak demikian," katanya.
Usman mengatakan, serangan berdarah di Nduga ini juga tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk membungkam kebebasan dan melanggar HAM. Pihak berwenang juga harus memastikan bahwa polisi dan militer memberikan keamanan bagi semua orang, tanpa diskriminasi, setelah serangan di Papua.
Amnesty International sadar akan kondisi lapangan yang kompleks di mana aparat penegak hukum sering berada di situasi berbahaya, ketika melaksanakan tugas mereka di wilayah Papua. Namun, dia berpendapat, aparat penegak hukum tetap harus memastikan penghormatan penuh terhadap hukum HAM internasional.
"Termasuk, perlindungan terhadap hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan, dan harus mengikuti standar internasional tentang penggunaan kekuatan di setiap saat," ujarnya.
Lebih lanjut, dia menuturkan, kegagalan untuk menghormati HAM akan berkontribusi pada siklus permusuhan dan kekerasan yang semakin meningkat dengan risiko lebih banyak nyawa yang hilang maupun dalam bahaya, termasuk risiko bagi aparat penegak hukum.
Sementara itu, pihaknya juga mendesak otoritas Indonesia untuk tidak gegabah membuat kebijakan berupa pendekatan militer dalam merespons kejadian di Nduga demi mencegah jatuhnya lebih banyak korban dari warga sipil.
"Indonesia, semestinya merujuk pada kebijakan menghadapi situasi serupa di Aceh, dengan mengedepankan jalan non-militer, yang terbukti mengakhiri konflik bersenjata dan mencegah jatuhnya banyak korban sipil," kata Usman. (asp)
10 Tahun Memimpin, Jokowi Bangun Ribuan Kilometer Jalan di Papua
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berhasil melanjutkan pembangunan di Papua guna mendukung aksesibilitas dan pembangunan yang lebih merata di wilayah timur Indonesia.
