Aneh, P3M Tak Kenal Donatur Riset Masjid Terpapar Radikal
- ILC tvOne
VIVA – Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) merilis hasil riset terkait masjid-masjid di lingkungan pemerintah yang terpapar radikalisme. Hasil riset ini sebenarnya dirilis pada 18 Juli 2018 lalu, di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta.
Dari hasil riset P3M terhadap aktivitas khutbah di lingkungan mesjid di lingkungan pemerintahan, P3M menyebut dari 100 masjid yang diriset ada 41 masjid pemerintah terpapar radikal. Hasil ini kemudian dikutip Badan Intelijen Nasional (BIN) dan bergulir menjadi polemik.
Dipilihnya masjid pemerintah sebagai objek untuk menyederhakan studi, merujuk data ormas versi Kemendagri per Januari 2018 mencapai 159 ribu ormas, jika 10 persennya adalah ormas Islam, maka studi akan semakin kompleks dengan keragaman masjid-masjid di berbagai wilayah dengan kultur dan corak di masing-masing daerah.
P3M kemudian bekerjasama dengan Rumah Kebangsaan dalam hal dukungan dana. Agus menambahkan, Rumah Kebangsaan dipilih karena dinilai memiliki visi misi yang sama, memiliki program sosial kemasyarakatan yang didalamnya termasuk pemberdayaan rumah ibadah.
"Kami bilang ke teman-teman, kami tidak punya banyak duit untuk studi, telepon Rumah Kebangsaan punya program masjid, kami kontak mereka dan setuju," kata Agus Muhammad dalam program ILC, 27 November 2018.
Anehnya, saat ditanya lebih jauh, Agus mengaku tidak tahu apa itu Rumah Kebangsaan dan siapa pimpinan lembaga yang dia sebut sebagai donatur riset 'Masjid Terpapar Radikal'. Ia hanya menyebut Rumah Kebangsaan layaknya LSM sosial kemasyarakatan.
"Ketuanya saya enggak tahu, kami kerjasama dengan direkturnya Erika," ujarnya.
Dalam kesempatan lain, penceramah Ustaz Haikal Hassan menyebut Rumah Kebangsaan dipimpin oleh Darmadi Durianto, anggota Komisi VI dari PDIP. "Yang anggota humasnya namanya Charles, Oktafius, saya saja tahu," timpal Ustaz Haikal di ILC.
"Kalau bapak bekerjasama dengan PDIP bilang aja enggak apa-apa, atau bukan PDIP tapi pribadi Darmadinya ya silakan aja. Tapi kalau sampai enggak tahu Rumah Kebangsaan itu, semua orang tahu Rumah Kebangsaan. Pak Darmadi Durianto, anggota Komisi VI PDIP," katanya.
Arya Sinulingga: Sejak 2019-2021, Pemerintah Tutup 71 BUMN
Saat ini Kementerian BUMN tidak lagi menyuntikkan PMN untuk menutupi kerugian di suatu perusahaan BUMN.
