PMP Akan Dihidupkan Lagi, Fahri Hamzah: Kegamangan Pemerintah
- VIVA/Lilis Khalisotussurur
VIVA – Politikus Fahri Hamzah menilai, akan dihidupkannya lagi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) merupakan bagian dari kegamangan pemerintah.
"Saya anggap bagian dari kegamangan pemerintah. Harus mengajarkan civic education itu memang harus arus besar tapi tidak harus PMP," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Selasa 27 November 2018.
Dengan pelajaran PMP ini, dia khawatir, akan ada pandangan pemimpin negara tak bisa disalahkan atau selalu benar atau komunalitas itu selalu mengalahkan individualitas. Padahal, seharusnya, meskipun mayoritas ketika salah harus tetap dianggap salah.
"Karena itu, pemerintah rupanya tak mengalami kemajuan dalam menafsir pelajaran kewarganegaraan atau civic organization yang dalam transisi sebenarnya sudah kita buat juga kurikulum baru pendidikan kewarganegaraan. Itu saja dikembangkan lagi," kata Fahri.
Ia menilai, TVRI seharusnya juga dikembangkan. Misalnya, TVRI dibuat menjadi beberapa televisi. Salah satu channel-nya selama 24 jam bisa disiarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik.
"Sehingga konten-konten kewarganegaraan masuk ke situ. Jangan gelagepan kemudian bikin PMP lama balikin lagi. Itu kan kayak enggak maju pikirannya. Justru tv-nya kamu bertugas melakukan pendidikan kewarganegaraan," kata Fahri.
Adapun pihak yang mau membuat film, sinetron, talkshow, atau film pendek tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik difasilitasi dengan uang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Supaya orang tahu bagaimana menjadi warga negara. Bagaimana mengelola perbedaan ras dan suku agama di antara kita," ujarnya.
Dia menambahkan, "Itu yang harusnya dimasukkan di dalam pendidikan yang lebih masif. Bukan kemudian mengambil mahzab dari pikiran lama yang diduga oleh orang cenderung memiliki nuansa totaliter, itu tak boleh kita biarkan".
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
