PMP Akan Dihidupkan Lagi, Fahri Hamzah: Kegamangan Pemerintah

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah.
Sumber :
  • VIVA/Lilis Khalisotussurur

VIVA – Politikus Fahri Hamzah menilai, akan dihidupkannya lagi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) merupakan bagian dari kegamangan pemerintah.

Kepala BPIP Sebut Pancasila Bikin Setiap WNI Terlahir sebagai Calon Presiden

"Saya anggap bagian dari kegamangan pemerintah. Harus mengajarkan civic education itu memang harus arus besar tapi tidak harus PMP," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Selasa 27 November 2018.

Dengan pelajaran PMP ini, dia khawatir, akan ada pandangan pemimpin negara tak bisa disalahkan atau selalu benar atau komunalitas itu selalu mengalahkan individualitas. Padahal, seharusnya, meskipun mayoritas ketika salah harus tetap dianggap salah.

Anggota MPR Ida Fauziyah Ajak Masyarakat Amalkan Nilai-nilai Luhur 4 Pilar Kebangsaan

"Karena itu, pemerintah rupanya tak mengalami kemajuan dalam menafsir pelajaran kewarganegaraan atau civic organization yang dalam transisi sebenarnya sudah kita buat juga kurikulum baru pendidikan kewarganegaraan. Itu saja dikembangkan lagi," kata Fahri.

Ia menilai, TVRI seharusnya juga dikembangkan. Misalnya, TVRI dibuat menjadi beberapa televisi. Salah satu channel-nya selama 24 jam bisa disiarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik. 

Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada

"Sehingga konten-konten kewarganegaraan masuk ke situ. Jangan gelagepan kemudian bikin PMP lama balikin lagi. Itu kan kayak enggak maju pikirannya. Justru tv-nya kamu bertugas melakukan pendidikan kewarganegaraan," kata Fahri.

Adapun pihak yang mau membuat film, sinetron, talkshow, atau film pendek tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik difasilitasi dengan uang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Supaya orang tahu bagaimana menjadi warga negara. Bagaimana mengelola perbedaan ras dan suku agama di antara kita," ujarnya. 

Dia menambahkan, "Itu yang harusnya dimasukkan di dalam pendidikan yang lebih masif. Bukan kemudian mengambil mahzab dari pikiran lama yang diduga oleh orang cenderung memiliki nuansa totaliter, itu tak boleh kita biarkan".

Politikus PDI Perjuangan Aria Bima

Dukungan PDIP ke Presiden Prabowo Selama Program Didasarkan Pancasila: PDIP Tidak Akan Nyinyir

Politikus PDIP Aria Bima mengatakan partainya siap mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam pemerintahan periode 2024-2029. PDIP tak akan nyinyir bila berpihak ke rakyat

img_title
VIVA.co.id
13 Januari 2025