Dirikan Organisasi, Warga Tionghoa Serukan Persatuan

Bendera Merah Putih.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra

VIVA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Darmadi Durianto, turut mendeklarasikan Perhimpunan Tionghoa se-Kalimantan Barat Indonesia (PTKI). Darmadi yang menjadi Ketua Dewan Pengarah PTKI mengatakan organisasi itu lahir bukan untuk kepentingan politik tapi sosial.

Kata Gerindra soal Penghapusan Utang Petani-Nelayan

"Pasca-Ahok, kebhinnekaan mulai terpecah-pecah, kebhinnekaan mulai luntur terlebih jelang Pileg dan Pilpres 2019 sehingga perlu dirajut kembali. Perhimpunan Tionghoa Kalimantan Barat Indonesia (PTKI) akan merajut kembali persatuan dan kesatuan bangsa untuk menjaga NKRI yang lebih baik," kata Darmadi, melalui keterangan persnya, Jumat, 16 November 2018.

Darmadi mengungkapkan ada 60 organisasi Tionghoa yang tersebar di Kalbar. Dengan deklarasi PTKI itu maka organisasi Tionghoa Kalbar menjadi satu gerakan skala nasional.

Pimpin Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Menaker Ingatkan Pentingnya Persatuan

"Kalau dulu warga Tionghoa Kalbar selalu mengadakan kegiatan masing-masing, sekarang putra dan putri Tionghoa kami satukan untuk merayakan hari Natal dan Imlek secara bersamaan dengan skala nasional," ujarnya lagi.

Menurutnya, kini saatnya pemuda dan pemudi Tionghoa berani tampil untuk merajut kebhinekaan. Warga Tionghoa harus bisa berkiprah untuk membangun bangsa dan negara di segala sektor, baik sosial, budaya, hukum dan olahraga termasuk di dunia politik.

Aktivitas Retno Marsudi Usai Tak Menjadi Menlu, Isi Seminar Bicara Pancasila Pemersatu Bangsa

"Kami ingin menjadi penggerak bangsa dalam membangun bangsa," katanya.

Dia menambahkan PTKI akan menjadi kekuatan besar dalam merawat Bhinneka Tunggal Ika dalam mempersatukan bangsa dan negara.

"Ini bagian dari sumbangsih kami buat bangsa dan negara. Kami akan menghimpun semua kekuatan dan potensi putra-putri terbaik Kalimantan Barat untuk mengimplementasikan visi melalui bidang ekonomi, sosial, budaya, pemuda dan olahraga serta hukum dan politik," tuturnya.

Warga menentukan pilihannya dalam Pilkada. (ilustrasi)

Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024