Dua Caleg Golkar Dituntut 2 Bulan Penjara Karena Politik Uang

Ilustrasi sidang di pengadilan.
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

VIVA – Dua orang calon anggota legislatif asal Kabupaten Semarang dituntut dua bulan penjara dan denda Rp2,5 juta subsider 3 bulan kurungan, karena terlibat politik uang saat berkampanye.

Kubu RK-Suswono: Marak Politik Uang di Pilkada Jakarta untuk Menangkan Paslon Tertentu

Dua caleg yang bermasalah ini dari Partai Golkar, yakni Siti Ambar Fatonah, caleg untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah dan Sarwono, caleg untuk DPRD Kabupaten Semarang. Keduanya kedapatan memberikan sejumlah uang dalam acara Merti Dusun di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.

Menurut jaksa penuntut umum, kedua terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 521 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Juncto Pasal 55 ayat ke 1 KUHP atau Pasal 523 Undang  Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Cak Imin Sebut Presiden Prabowo Ingin Penyelenggaraan Pilkada Dievaluasi Tuntas

Sementara itu, penasihat hukum kedua terdakwa, Muhammad Sofyan menilai tuduhan yang didakwakan kepada dua terdakwa bertolak belakang dengan fakta persidangan yang ada. Ia memandang kasus ini masih sumir, karena kedua terdakwa memberikan uang tidak dalam rangka kampanye tapi hanya untuk membeli air minum.

"Ini kan sepertinya menjadi persoalan, ya persinggungan antara kebiasaan atau adat dan kebiasaan, kemudian menjadi benturan dengan hukum positif. Nah ini yang kemudian menjadi masalah yang cukup harus diperhatikan oleh para pelaku hukum di Indonesia," ujar Sofyan, Kamis, 15 November 2018.

Riza Patria Ungkap Ada Kecurangan di Pilkada Jakarta: Politik Uang hingga Surat Suara Tercoblos

Persidangan kasus politik uang ini rencananya akan diputuskan oleh majelis hakim pada Senin pekan depan, setelah mendengarkan nota pembelaan dari kedua terdakwa.

Laporan: Aditya Bayu/tvOne Kabupaten Semarang

Warga menentukan pilihannya dalam Pilkada. (ilustrasi)

Pengamat Ungkap Sejumlah Dampak Negatif jika Pilkada lewat DPRD

Peneliti bidang politik mengatakan bahwa wacana pemilihan kepala daerah yang dipilih lewat DPRD tidak serta-merta menjamin pengurangan biaya politik secara keseluruhan.

img_title
VIVA.co.id
18 Desember 2024