Pembangunan Usai Gempa Lombok, Warga Trauma Rumah Beton

VIVA – Pemerintah pusat dan daerah terus mempercepat pembangunan rumah warga yang terdampak gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat atau NTB.

Dalam rapat bersama yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani dan Gubernur NTB Zulkieflimansyah, disimpulkan bahwa fokus pemerintah saat ini ingin mempercepat usai penanganan gempa.

"Ada beberapa percepatan yang dilakukan untuk penanganan gempa di NTB ini, yakni soal permukiman, fasilitas umum, kemudian revisi PP 22/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemberian Jaminan Hidup, dan Tahapan Rehab Rekon," kata Puan di kantornya Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin 12 November 2018.

Sementara itu, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menyebutkan, pembangunan rumah bagi warga mesti dilakukan secara hati-hati. Pemerintah memperhatikan betul pembangunan rumah tahan gempa seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden atau Inpres.

"Percepatan rumah ini masih menemui kendala, karena memang teman-teman PUPR (Kementerian PUPR) itu Inpres-nya rumah tahan gempa. Tahan gempa itu tidak mudah, karena mereka juga berhati-hati, jangan sampai menyalahi aturan, dalam pratiknya terkendala ukuran pasirnya, semennya dan lain- lain," kata Zulkieflimansyah.

Salah satu yang menjadi kendala, lanjut Zulkieflimansyah, tim fasilitator agak sedikit ragu membangun rumah dengan spesifikasi tertentu. Masyarakat masih trauma, jika rumahnya dibangun kembali menggunakan bahan bangunan spesifikasi tertentu.

Zulkifelimansyah mengatakan, kendala ini akan segera selesai, karena hanya menyangkut komunikasi antarlembaga saja. "Kenapa ini tidak semuanya bisa segera dibangun, memang ada masyarakat di tempat kami itu trauma sama beton," ujarnya. 

Dia melanjutkan, "Misalkan dibangun alternatif lain dari kayu, pemerintah juga melihat kalau diberikan keluasan dari kayu, takutnya rumah terbangun hutannya gundul, ada bencana lain yang lebih besar."

Ia memaparkan, sebanyak 200 ribu rumah akan dibangun kembali secara bertahap dengan kondisi kerusakan yang berbeda-beda. "Kami sedang berkonsentrasi yang berat dulu. Kalau ini sukses, ya ringan dan sedang pun sudah mulai dikerjakan," ujarnya.

Dalam rapat tersebut juga disepakati bahwa fasilitator atau pendamping bisa direkrut oleh pemerintah daerah.

Halaman Selanjutnya

Dia melanjutkan, "Misalkan dibangun alternatif lain dari kayu, pemerintah juga melihat kalau diberikan keluasan dari kayu, takutnya rumah terbangun hutannya gundul, ada bencana lain yang lebih besar."