Polemik Bendera Tauhid Diingatkan Jangan Rusak Kebhinekaan NKRI

Sejumlah pengunjuk rasa membawa bendera bertuliskan kalimat tauhid saat mengikuti aksi bela tauhid di Mataram, NTB
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi

VIVA – Polemik pembakaran bendera berlafaz tauhid harus menjadi pelajaran agak tak terulang kembali. Pihak terkait seperti pemerintah dan aparat harus bisa merespons cepat namun harus tetap disikapi dengan kepala dingin.

Ketua Umum GP Ansor Beri Gelar Jokowi Sebagai Pahlawan Indonesia Sentris

Hal ini disampaikan Ketua Umum Perkumpulan Alumni Organisasi Pelajar Pemuda Mahasiswa Islam (PAPMI) Bursah Zarnubi dalam diskusi publik bertema "Peran Pemuda Islam dalam Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeadilan, Jumat, 26 Oktober 2018. Dalam diskusi ini hadir pula pengamat politik Yudi Latif dan mantan Ketua Umum PB HMI Mulyadi Tamsir.

Bursah tak menampik insiden pembakaran memang memunculkan kegaduhan gejolak politik dan sosial.

200 Ribu Banser Siap Bantu Polisi Amankan Gereja saat Misa Natal

"Menurut saya, masalah Banser itu harus disikapi dengan kepala dingin. Apa yang menjadi masalah hukum, kembalikan kepada hukum. Jadi sikapi dengan baik dan kepala dingin," kata Bursah dalam keterangannya, Sabtu, 27 Oktober 2018.

Ia menekankan dalam menyikapi polemik ini seharusnya para elite politik hingga pemimpin-pemimpin organisasi kemasyarakatan (ormas) harus bisa berembuk dengan duduk bersama. Menurutnya, gejolak ini mesti diredam dan jangan sampai merusak kebhinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mengetahui Sejarah Banser NU yang Jadi Sorotan Publik

"Sangat penting para elite harus duduk bersama, ngopi bareng, sehingga dalam merespons masalah bangsa, bisa satu persepsi," jelas mantan Anggota DPR itu.

Kemudian, ia mengingatkan bila saat ini, RI sedang berupaya mewujudkan pembangunan nasional. Bagi dia, pembangunan perlu stabilitas agar lancar dan tak terhambat.

"Pembangunan perlu stabilitas. Dalam mewujudkan bangunan nasional ini, angkatan muda Islam  dapat mengambil bagian untuk sama-sama menjaga bangsa ini agar tetap kita dan bersatu," tutur Bursah.

Dikatakan Bursah, kebhinekaan yang menjadi ciri khas RI harus dirawat. Ia tak ingin kondisi bangsa makin mengkhawatirkan. Apalagi belakangan fenomena politik semakin tak menentu arah, seperti menguatnya politik identitas dan politik aliran.

"Kebhinekaan adalah aset kita yang mesti kita jaga. Caranya kita harus bisa mengelola dengan baik perbedaan-perbedaan tersebut. Menjaga inti dalam keanekaragaman yang terdapat dalam payung Pancasila," ujarnya.
    

Anggota Banser NU saat apel kebangsaan (Ilustrasi)

Banser Muncul Gelar Apel di Bali, PBNU Bantah Intervensi Jelang Mukmatar PKB

Agenda perhelatan muktamar PKB itu rencananya digelar pada 24-25 Agustus 2024.

img_title
VIVA.co.id
22 Agustus 2024