Di Acara PKN, Puan Maharani Beberkan PR Revolusi Mental Belum Beres
- VIVA/Ridho Permana
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, menjelaskan, masih banyak pekerjaan rumah (PR) terkait revolusi mental di negara ini.
Usai membuka Pekan Kerja Nyata (PKN) di Lapangan KONI Sario Manado, Puan menjelaskan hakikat konsep revolusi mental. Inovasi-inovasi yang dilakukan semua kementerian, pemerintah pusat hingga daerah terkait dengan pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur dan pelayanan yang baik itu dinamakan revolusi mental.
"Menurut saya, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh semua kementerian, pusat sampai pemerintahan daerah yang berhubungan dengan pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dan pembangunan yang memberikan pelayanan publik lebih baik dan melakukan inovasi itu yang dinamakan revolusi mental," kata Puan di Manado, Sulawesi Utara, Jumat 26 Oktober 2018.
"Jadi semua ini sudah mulai secara perlahan melakukan revolusi mental. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sinergi antara kementerian dengan lembaga itu merupakan satu gerakan revolusi mental," tuturnya.
Puan pun menjelaskan hal yang perlu digencarkan dari semangat revolusi mental, salah satunya pelayanan publik yang diberikan pemerintah.
"Masih banyak yang perlu dilengkapi, masih banyak yang perlu ditambah. Salah satunya pelayanan publik yang diberikan pemerintah itu kemudian bisa lebih bermakna dan dimaknai oleh masyarakat," kata putri Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri ini.
Puan memberikan contoh bahwa revolusi mental itu mulai menjadi tradisi di tengah masyarakat. Contohnya, budaya antre dan membuang sampah sudah tampak ketika Asian Games 2018 berlangsung beberapa waktu lalu.
"Waktu Asian Games, di sana kita sudah mulai melihat bagaimana gerakan mengantre itu dilakukan, bagaimana budaya membuang sampah, bagaimana kemudian rasa nasionalisme dilakukan di saat mendukung atlet-atlet, itu merupakan revolusi mental," kata dia. (webtorial)
Puan: DPR Pasti Libatkan Kampus Terkait Revisi UU Minerba
Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pihaknya akan menerima masukan dari kampus-kampus se-Indonesia terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) bagi perguruan tinggi
