Cegah Korupsi, Prabowo Usul Gaji Hakim Rp200 Juta per Bulan

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

VIVA - Calon Presiden Prabowo Subianto menyoroti rendahnya gaji aparat penegak hukum. Ia menilai hal itu yang membuat merajalelanya korupsi di aparat penegak hukum.

PARA Syndicate Ingatkan Prabowo Harus Putus Budaya Cawe-cawe Politik Selama Pilkada

"Saya rasa sangat sulit menyelamatkan bangsa kita kalau korupsi terus merajalela. Kenapa? Karena kalau hakim tidak jujur bagaimana lagi, hakim itu tempat terakhir rakyat minta keadilan," kata Prabowo saat menjawab pertanyaan peserta selebgram dan youtubers di kediamannya, Selasa malam, 23 Oktober 2018, dalam video yang diunggah akun Gerindra di Facebook.

Ia menilai lembaga-lembaga penegak hukum mengalami masalah yang sama dengan lembaga pemerintahan, yaitu mengalami suatu degradasi. Terjadi budaya korupsi yang merajalela ke semua tubuh.

Presiden Prabowo Setuju Naikkan Gaji Guru, Segini Jumlahnya

"Ibarat penyakit kanker, kalau tidak ditangani, dia pelan tapi pasti menjalar. Dan kalau sudah stadium lanjut sulit menyelamatkan badan itu. Bagaimana cara saya mengatasi itu? Satu kembali ke itu lagi, bocornya kekayaan negara harus kita hentikan. Dengan kekayaan yang kita hemat kita bisa perbaiki gaji aparat kita," kata Prabowo.

Ia pun mempertanyakan gaji aparat penegak hukum saat ini. Ia akui untuk gaji hakim memang banyak kemajuan hingga Rp15 juta per bulan. Padahal, hakim tersebut menangani kasus korupsi senilai Rp1-2 triliun.

Pemerintah Evaluasi Kebijakan Zonasi PPDB

"Berat. Jadi rencana kita, kalau kita hemat, uang kita yang bocor. Kita harus perbaiki gaji lembaga-lembaga yang penting. Hakim, jaksa, polisi. Gajinya harus cukup. Supaya tidak bisa disogok. Semua harus diperbaiki," kata Prabowo.

Ia menghitung bila 45 hakim agung digaji Rp200 juta per bulan maka ia merasa negara tak rugi. Malah ada calon dari Gerindra yang sudah menghabiskan Rp2 miliar malah kalah.

"Jadi gimana nggak bobol itu APBD? Karena bobolnya itu berjemaah. Bupati kerjasama dengan Wakil Bupati, DPRD, Sekda. Kapan kita mau selesai? Lebih baik kita gaji bagus, APBD tidak hilang, APBN tidak hilang," kata Prabowo.

Ia menambahkan berbeda halnya bila sudah digaji cukup, tapi masih bisa disogok. Tentu akan dicari cara lainnya.

"Kita suruh berenang di kolam buaya," kata Prabowo. (ren)

Direktur Eksekutif IPR, Iwan Setiawan

Dukungan Prabowo dan Jokowi Disebut Tingkatkan Suara Melki-Johni di Pilkada NTT

Menurut Direktur Eksekutif IPR, Iwan Setiawan, adanya dukungan dari Prabowo Subianto dan Jokowi yang ikut pilkada serentak, sebagai upaya keberlanjutan program pemerintah

img_title
VIVA.co.id
26 November 2024