Budiman Sebut Dana Kelurahan Usulan Kepala Daerah, Bukan Jokowi
- VIVA.co.id/ Eduward Ambarita
VIVA – Anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Budiman Sudjatmiko mengatakan, usulan program dana kelurahan datang dari para kepala daerah.
Usulan itu dikemukakan ketika Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menemui Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Menurut Budiman, para wali kota ingin adanya kesamaan program serupa dana desa yang bisa menggerakkan wilayahnya, dalam hal pembangunan.
"Dana Kelurahan, sebagai jawaban atas aspirasi dari para kepala daerah, terutama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Adapun rencana jumlah dana yang akan dicairkan sejumlah Rp3 triliun pada APBN 2019," kata Budiman di Posko Rumah Cemara, Jakarta, Senin, 22 Oktober 2018.
Budiman mengatakan, keberhasilan program dana desa ingin seperti dana kelurahan. Kelurahan dari wilayah paling kecil di perkotaan itu ingin tersentuh anggaran tambahan dengan pembentukan Badan Usaha Milik Kelurahan (Bumkel) seperti laiknya Bumdes.
"Masyarakat perkotaan akan semakin mengukuhkan kesejahteraan di tingkat masyarakat yang kekuatannya lebih banyak berasal dari masyarakat itu sendiri," katanya.
Sebagai salah satu inisiator terbentuknya undang-undang desa, lanjut Budiman, anggaran senilai Rp3 triliun pada tahap pertama akan didistribusikan pada 8.300 kelurahan.
Ia menampik, usulan itu datang tiba-tiba. Sebab, dana kelurahan sudah dirancang sejak lama namun belum dilakukan karena menunggu proses dana desa berjalan.
"Mari kita lepas dari persaingan untuk Pilpres. Saya mengimbau kepada pihak oposisi dukung ini. Ini untuk negara, ini investasi. Karena ke depan kita akan menghadapi persaingan di era revolusi industri 4.0," kata Budiman.
Bertemu BP Taskin, Apdesi Curhat Pendataan Warga Miskin Sering Tak Libatkan Pemerintah Desa
Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menerima audiensi dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Gedung Sekretariat Negara.
