DPR Dorong Swasta Harus Lebih Dilibatkan dalam Industri Pertahanan
- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap, dengan restrukturisasi komposisi tim pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang baru bisa meningkatkan industri pertahanan. Salah satunya dengan menggandeng swasta dalam pengembangan inovasi pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan atau alpalhankam.
Anggota Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir menilai, sektor swasta perlu dilibatkan karena untuk tak membebankan APBN. Hal ini penting karena industri pertahanan memakan biaya yang besar.
"Anggaran yang banyak dan tidak sedikit. Makanya swasta itu perlu dilibatkan dengan digandeng. Kenapa? Ya salah satunya biar enggak terlalu membebani anggaran APBN," kata Inas dalam keterangannya, Jumat, 19 Oktober 2018.
Inas mengingatkan tujuh program prioritas dalam industri pertahanan. Tujuh program ini harus menjadi tujuan yang dicapai. Ia merincikan tujuh program itu adalah propelan, roket, rudal, medium tank, radar, kapal selam dan pesawat tempur.
Kemudian, Inas menyinggung peran swasta juga jangan dipisahkan dengan keterlibatan perguruan tinggi. Pentingnya pihak kampus untuk mengembangkan keterampilan riset alpalhamkam.
"Ini penting pihak kampus, swasta juga. Ya karena swasta penting karena konsekuensinya anggaran yang tak sedikit," ujar Inas.
Sementara, Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi berharap, sektor swasta bisa dilibatkan dan dimanfaatkan. Menurutnya, swasta dengan sumber daya yang dimiliki bisa dikembangkan untuk industri pertahanan.
Bobby yang juga politikus Golkar itu juga punya harapan terhadap tim pelaksana KKIP yang baru. Alasannya, deretan struktur tim pelaksana KKIP terdapat figur dengan rekam jejak bagus.
Apalagi, kata dia, dalam susunan KKIP ada perwakilan industri pertahanan dari swasta seperti Mayjen TNI (Pur) Jan Pieter Ate yang merupakan Sekretaris Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional. Ada juga Achmad Muchtasyar yang juga Direktur PT Daya Radar Utama.
Bobby menyebut, keberadaan Marsdya TNI (Purn) Ismono Wijayanto sebagai Ketua Tim Pelaksana KKIP menjadi salah satu faktornya. Selain itu, ada Letjen TNI M. Thamrin selaku Wakil Ketua I Tim Pelaksana KKIP. Lalu, ada pengamat pertahanan dan militer Connie Rahakundini yang diplot sebagai Staf Ahli KKIP bidang Korporasi.
"Tentu dengan komposisi ini ada harapan agar industri pertahanan makin transparan dan akuntabilitas. Seperti masuknya Dr. Connie yang juga pengamat militer dari unsur akademisi," tutur Bobby.
Kelangkaan Minyak Goreng, Komisi 6 DPR: Rantai Pasok Rusak
Hingga saat ini, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa wilayah. Pemerintah dan stakeholder diminta untuk duduk bersama mencari solusi.
