Suap Meikarta, Giliran Kantor Lippo Cikarang Digeledah KPK
- ANTARA FOTO/Rizky Andrianto
VIVA – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergerak cepat menyisir tempat-tempat yang diduganya berkaitan dengan kasus suap izin proyek Meikarta. Siang ini, Kamis, 18 Oktober 2018, giliran kantor Lippo Cikarang, Bekasi, yang digeledah tim antirasuah tersebut.
"Selain itu dilakukan juga di penggeledahan di Hotel Antero Cikarang terkait dengan PT MSU," kata Febri kepada wartawan di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Pagi tadi, penyidik lembaga superbody itu menggeledah kediaman Bos Besar Lippo Group, James Riady, serta Apartemen Trivium Terrace. Selain itu, geledah kantor Dinas PUPR Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bekasi, dan Dinas Pemadam Kebakaran pada Pemkab Bekasi.
"Sehingga sampai sore ini telah digeledah sekitar 12 tempat," kata Febri.
Diketahui hunian Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta, yakni PT Mahkota Sentosa Utama, merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk merupakan anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk.
Sebelumnya, penyidik KPK menggeledah rumah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, rumah dan kantor Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, serta kantor Lippo Karawaci di Tangerang.
Dalam kasus dugaan suap ini KPK menetapkan sembilan tersangka, dua di antaranya yakni Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.
Neneng Hasanah dan anak buahnya diduga menerima suap Rp 7 miliar dari Billy Sindoro. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses perizinan Meikarta di Bekasi.
Selain keduanya, tujuh orang lain yang dijerat tersangka yakni pegawai Lippo Group Henry Jasmen, dua konsultan Lippo Group yaitu Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.
Kemudian Keadis PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.
Geledah Perusahaan Bupati Langkat, KPK Sita Uang dan Dokumen
KPK tidak henti mengingatkan kepada berbagai pihak untuk tidak dengan sengaja menghalang-halangi proses penyidikan yang sedang berlangsung ini.
