Seminar Sudirman Said, UGM Bantah Ancam DO Mahasiswa
VIVA – Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Panut Mulyono menegaskan tidak ada proses drop out (DO) terhadap mahasiswa terkait rencana penyelenggaraan seminar Kebangsaan Kepemimpinan Era Milenial yang rencananya diadakan pada Jumat 12 Oktober 2018.
Ia memastikan baik fakultas maupun universitas sama sekali tidak pernah mengancam mahasiswa yang menjadi panitia acara yang dihadiri Sudirman Said itu ada di-drop out.
"Tidak pernah ada pernyataan bahwa mahasiswa yang menjadi panitia itu diancam untuk DO," kata Panut kepada wartawan, Senin 15 Oktober 2018.
Panut juga mengatakan, pembatalan izin penggunaan ruang untuk seminar tersebut bukan karena adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu, namun karena adanya ketidaksesuaian prosedur. Karena itu, ia meminta agar persoalan ini tidak kemudian dikaitkan dengan kontestasi politik.
"UGM sebagai kampus nasional senantiasa bertindak netral dalam menyikapi perhelatan politik di negeri ini," katanya.
Dekan Fakultas Peternakan UGM, Prof Ali Agus menambahkan Fakultas Peternakan UGM memiliki kebijakan terkait penggunaan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan fakultas, yaitu untuk kegiatan tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) yang melibatkan sivitas akademika Fakultas Peternakan.
ketika surat permohonan peminjaman auditorium diajukan pada Kamis lalu, pihak fakultas yang mengira bahwa kegiatan tersebut diadakan oleh BEM, secara lisan menyatakan memberikan izin. Namun setelah diketahui bahwa acara tersebut bukan diselenggarakan oleh BEM, pengurus fakultas membatalkan izin tersebut.
"Untuk pihak luar prosedurnya memang berbeda. Surat permohonan seharusnya diajukan sekurang-kurangnya 7 hari sebelumnya, sementara untuk acara ini baru diajukan 2 hari sebelumnya. Siapa pun pembicaranya, prosedurnya seperti itu," paparnya.
Terkait pencantuman logo BEM Fakultas Peternakan pada poster seminar, Angger M Ghozwan Hanif selaku ketua BEM menegaskan bahwa pihaknya bukan bertindak sebagai penyelenggara seminar tersebut. BEM Fakultas Peternakan UGM juga tidak pernah mengeluarkan publikasi dalam bentuk apa pun, termasuk poster yang telah beredar.
"Dalam poster yang tersebar ada kesalahan karena logo BEM diletakkan paling atas sehingga ada kesan ini adalah kegiatan BEM. Saya tegaskan ini bukan kegiatan BEM, kami hanya membantu panitia dalam mengurus permohonan izin," ucap Angger.
Ia telah meminta panitia untuk berkoordinasi kepada pihak dekanat terkait penyelenggaraan acara ini. Namun, ternyata pihak panitia tidak melakukan koordinasi lebih lanjut.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Rektor UGM Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan, Prof Djagal Wiseso Marseno berharap peristiwa ini menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa untuk belajar bertanggung jawab atas apa yang sudah dikerjakan.
UGM menurutnya terbuka untuk menyediakan panggung bagi diskusi-diskusi yang melibatkan tim sukses masing-masing kandidat pemilihan presiden jika diselenggarakan dalam kerangka akademis dan dengan prosedur yang tepat.
"Silakan bagi pihak-pihak mana pun yang ingin melakukan diskusi. Tugas kampus adalah untuk menggali keilmuan termasuk ilmu politik,: ujar Djagal.
Sebelumnya salah satu panitia seminar, Jibril Abdul Aziz mengaku izin penggunaan auditorium sudah diterima pada Kamis 11 Oktober 2018 dan dicabut pada Jumat 12 Oktober 2018. Ia mengatakan, sekitar pukul 11.00 WIB, disebutkan oleh salah satu dosen, Bu Andar, jika kegiatan "Seminar Kebangsaan: Kepemimpinan Era Milenial" di Auditorium Fakultas Peternakan tak bisa dilakukan.
“Alasannya jika dilakukan bisa jadi akan menimbulkan kekacauan, dan bisa kena DO–drop out,” katanya, Jumat 12 Oktober 2018.
Karena itu, jelasnya, diupayakan kegiatan itu tetap berlangsung dan di luar kampus. Jibril mengungkapkan langkah selanjutnya adalah menghubungi beberapa tempat yang memungkinkan untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Sudirman Said Ogah Ikut Anies Bentuk Parpol: Karena lagi Fokus Seleksi Capim KPK
Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said mendukung langkah Anies Baswedan yang ingin membentuk partai politik atau organisasi kemasyarakatan (ormas) setelah gagal maju Pilgub J
