Cara Menteri Susi Gandeng Vietnam Berantas Illegal Fishing
- Dokumen KKP
VIVA – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti melakukan pertemuan bilateral dengan Deputy Minister of Agriculture and Rural Development Vietnam, Hoang Van Thang, di sela acara Annual Meetings Indonesia International Monetary Fund (IMF) World Bank Group 2018, di Nusa Dua Bali.
Susi mengatakan, selama ini nelayan Vietnam merupakan salah satu pelaku illegal fishing di Indonesia. Banyak kapal dan nelayan Vietnam yang ditangkap karena melanggar aturan.
Lantaran itu, Susi menawarkan Vietnam untuk berinvestasi dan mendirikan pabrik di sektor pengolahan di Indonesia. Ketimbang, melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia secara ilegal.
"Tidak usah jauh tangkap ikan ke wilayah Indonesia, nanti menimbulkan masalah. Jadi beli saja (kepada nelayan Indonesia), proses, kemudian produknya ekspor ke Vietnam,” ujar Susi dikutip dari keterangan resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Minggu, 14 Oktober 2018.
Saat ini, perusahaan atau pabrik di sektor industri pengolahan perikanan, bisa 100 persen dimiliki asing (ownership foreigner). Bahkan, di beberapa wilayah bisa mendapat insentif pajak seperti tax holiday, insentif bea masuk, custom dan insentif lainnya.
Tawaran kerja sama ini, menurut Susi, merupakan apresiasi Indonesia atas menurunnya pelanggaran illegal fishing oleh Vietnam beberapa waktu terakhir.
Cara yang sama, Susi mengungkapkan, telah berhasil dilakukan Indonesia dan Thailand. Setelah Thailand menghentikan kegiatan penangkapan di Indonesia dan membeli bahan baku kepada Indonesia, ekspor Indonesia ke Thailand naik hampir 1.000 persen.
Hubungan kedua negara juga menjadi lebih baik. “Jadi lebih baik kita kerja sama lebih kencang dan makin baik,” kata Susi.
Susi mencontohkan Jembrana, Bali yang kaya dengan ikan tongkol, lemuru, mackerel, dan berbagai jenis ikan lainnya. Dalam sehari, ada sekitar 100 sampai 150 ton ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Jembrana. Tak hanya di Jembrana, beberapa daerah lain di Indonesia juga sangat potensial untuk pengembangan industri perikanan.
Sementara Hoang Van Thang menyatakan, pemerintah Vietnam telah memperketat pengawasan terhadap kapal-kapal yang melanggar hukum dan memberi sanksi tegas terhadap pelaku.
Hal itu untuk mengembangkan industri perikanan yang berkelanjutan. Terlebih lagi karena Vietnam baru saja diberi kartu kuning oleh Uni Eropa karena permasalahan illegal fishing.
Vietnam menyambut baik tawaran kerja sama dari Indonesia. Ia berpendapat, peluang ini dapat dimanfaatkan Vietnam, untuk menghasilkan produk perikanan guna memenuhi kebutuhan hidup 100 juta lebih penduduk Vietnam.
“Kalau saya kembali ke Vietnam, saya akan diskusikan dengan pengusaha-pengusaha Vietnam di bidang ini. Dan setelah ini, saya akan sampaikan apa yang kita bicarakan ini kepada Menteri kami (Minister of Agriculture and Rural Development of Vietnam),” ujar Hoang.
