Mendagri Akui Tren Korupsi Kepala Daerah Terus Meningkat
- ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko
VIVA – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menanggapi adanya 11 kepala daerah di Jawa Timur yang terjerat korupsi. Hal ini dianggap menyedihkan, karena trennya malah meningkat tiap tahun.
"Memang menyedihkan, trennya dari tahun ke tahun kok meningkat. Padahal, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kejaksaan sudah cukup intens. Malah seorang gubernur yang di OTT (opersai tangkap tangan) itu sudah lewat tahap yang di-warning dulu," kata Tjahjo di gedung DPR, Jakarta, Rabu 10 Oktober 2018.
Ia mengaku juga sudah cukup lama memberikan peringatan ke semua gubernur. Bahkan, juga mengajak mereka bertemu KPK, agar bersama melakukan pencegahan.Â
"Saya ajak datang ke KPK, supaya teman-teman gubernur, asosiasi, bupati, wali kota itu tahu apa yang menjadi protap dan korsugab KPK. Yang kedua lebih intens untuk memahami area rawan korupsi yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, perizinan, kemudian pajak, dan retribusi, mekanisme pemberian barang dan jasa," kata Tjahjo.
Ia mencontohkan, kasus untuk Pasuruan, karena yang bersangkutan sudah ditahan KPK. Lalu, langsung ia tunjuk wakilnya jadi penjabat.Â
"Untuk Malang, karena yang bersangkutan sedang dalam proses penyidikan walau statusnya tersangka, dia masih belum kami tunjuk PLT-nya sampai menunggu nanti bagaimana proses penyelidikannya," kata Tjahjo.
Lalu, ia menyebutkan, Presiden juga sudah pernah mengumpulkan bupati, wali kota, dan gubernur di istana soal pencegahan korupsi. Lalu, 10 menit kemudian malah ada kepala daerah yang di-OTT KPK.
"Ini kembali ke orangnya, sistemnya sudah bagus, fungsi pencegahannya sudah terus ditingkatkan, memahami daerah rawan korupsi sudah terus, seluruh kementerian lembaga sudah kerja sama dengan KPK. Tetapi, ya itulah kembali kepada manusia," kata Tjahjo.
Tom Lembong Kesal Dihalangi Petugas Kejaksaan saat Ingin Bicara di Depan Media: Saya Punya Hak Bicara
Tom Lembong kesal dihalangi petugas Kejaksaan saat hendak memberikan pernyataan di depan media. Ia menegaskan haknya untuk berbicara meski sedang dalam proses hukum.
