JK Kritik Pemda yang Sering Tak Berdaya Saat Terjadi Bencana
- VIVA/Fajar Ginanjar Mukti
VIVA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik pemerintah-pemerintah daerah kerap menjadi tidak berdaya saat bencana alam yang cukup besar melanda daerahnya.
Menurut JK, situasi serupa terjadi saat Palu dan sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah dilanda gempa bumi dan tsunami pada pekan lalu.
"Minggu lalu saya ke Palu, melihat bencana. Semua yang memegang kendali tentara. Semua bantuan disalurkan lewat Korem, yang mengatur tentara. Ke mana aparat sipil? Ke mana aparat kantor gubernur? Ke mana aparat kantor walikota?" ujar JK berbicara dalam pembekalan pelatihan Lemhannas di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 8 Oktober 2018.
JK menyampaikan, situasi itu juga terjadi saat Aceh dilanda gempa bumi dan tsunami pada 2004. Aparat sipil pemda banyak yang terdampak bencana sehingga pemerintahan daerah lumpuh.
"Gubernur, walikota tidak bisa bergerak karena anak buahnya tidak ada, tidak muncul," ujar JK.
Lebih lanjut, JK meminta hierarki kuat seperti yang dimiliki militer bisa dikembangkan juga untuk diterapkan di lembaga-lembaga sipil. Hal itu dinilai bisa membuat pemerintahan daerah memiliki ketahanan yang lebih kuat sekalipun sedang terjadi bencana.
"Mengapa tentara bisa (tetap berdaya)? Karena dia punya hierarki yang kuat," ujar JK.
Selain itu, menurut JK, sebagai sebuah negara demokrasi, lembaga sipil di Indonesia seharusnya selalu menjadi penggerak utama juga untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam negeri.
"Negara kita tentu bukan berdasarkan manajemen tentar." (mus)Â
Kebut Pembangunan Pasca Gempa-Tsunami di Sulteng, Lebih 5 Ribu Huntap Disiapkan
Hunian tetap atau huntap salah satu upaya pemulihan kerusakan infrastruktur pascabencana gempa bumi dan tsunami, di Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 lalu.
