Penjarah di Palu Tak Perlu Ditembak Mati
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan pengamanan di Palu masih terkendali dengan penjagaan dari personel TNI dan Polri tengah berjaga-jaga. Hal ini berkaitan dengan aksi penjarahan yang terjadi di Palu.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan aparat memang perlu menjaga keamanan, selain fokus mengawal pengiriman logistik.
"Sudah ada langkah-langkah penanganan. TNI dan Polri bersiaga untuk mengantisipasi aksi penjarahan," kata Sutopo di kantor BNPB Jakarta Timur, Kamis, 4 Oktober 2018.
Menurut Sutopo, penjarahan yang terjadi setelah gempa dan tsunami sangat dimaklumi. Warga membutuhkan makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Tapi yang tidak dibenarkan penjarahan terhadap barang-barang elektronik.
"Kemarin-kemarin mungkin dimaklumi mereka mengambil makanan dan minuman. Tapi kalau elektronik, itu namanya kriminal. Tidak dibolehkan melakukan penjarahan itu," kata Sutopo.
Sementara itu, Perwira Pembantu Utama I/Perencanaan (Paban I)/Renops TNI Kol (Pnb), Danet Hendriyanto, mengatakan sudah ada solusi untuk menangani aksi ini. Namun, dia tidak setuju dengan tembak mati.
"Untuk pelaku penjarahan tidak ada perintah tembak mati dan tidak perlu juga dilakukan hal itu. Sudah kami siapkan antisipasinya. Masyarakat Indonesia bukan musuhnya TNI," kata Danet.
Selain melakukan pengamanan di titik rawan, personel TNI juga mengamankan kendaraan pengangkut logistik bantuan korban bencana. Perampasan juga dilakukan oleh oknum-oknum tertentu di sepanjang rute perbatasan Pasangkayu dan Donggala
Personel disebar di titik-titik yang menjadi prioritas untuk penanggulangan bencana alam. Sedangkan logistik disalurkan ke posko-posko yang telah didirikan oleh Satuan Tugas (Satgas) TNI dan relawan di lokasi bencana. Ini untuk menetralisir serta meniadakan kegiatan perampasan. (ase)
Kebut Pembangunan Pasca Gempa-Tsunami di Sulteng, Lebih 5 Ribu Huntap Disiapkan
Hunian tetap atau huntap salah satu upaya pemulihan kerusakan infrastruktur pascabencana gempa bumi dan tsunami, di Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 lalu.
